TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Sebanyak 128 ribu rumah tangga perikanan di Kepulauan Riau terancam menganggur akibat krisis BBM subsidi.
Kuota BBM subsidi 126.104 KL saat ini diperkirakan hanya mampu memenuhi kebutuhan hingga bulan Oktober mendatang.
Kepala Dinas Kelautaan dan Perikanan (DKP) Kepri, T.S Arif Fadillah mengatakan, menipisnya stok BBM subsidi berdampak pada berkurangnya jumlah hari melaut nelayan.
Arif mencontohkan, di Karimun jumlah hari melaut nelayan yang semula 90 hari berkurang menjadi 45 hari dan Tanjungpinang dari 30 hari menjadi 20 hari.
“Sekarang banyak kapal yang parkir di pinggir pantai,” katanya dalam Rakorpimda se-Kepri terkait Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di aula Wan Seri Beni Dompak, Senin (22/8/2022).
Arif menerangkan, krisis BBM subsidi berkepanjangan akan menyebabkan biaya produksi penangkapan ikan semakin membengkak dan mengalami kelangkaan.
Ini semakin diperparah musim angin kencang pada bulan September, Oktober, dan November yang akan membatasi aktivitas nelayan.
“Akan meningkatkan jumlah pengangguran pada sektor perikanan karena kapal tidak bisa menangkap ikan, stok ikan akan habis di Desember 2022,” ungkapnya.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad memperkirakan krisis BBM subsidi disebabkan lemahnya pengawasan distribusi di level bawah.
Ia pun akan membentuk tim khusus yang melibatkan TNI-Polri dan Pemkab/Pemko untuk mengawasi distribusi BBM subsidi.
“Saya lihat pengawasannya di bawah lemah, kita coba buat tim bersama untuk mengawasi ini termasuk TNI-Polri,” ujarnya.
Ansar juga mengancam akan melaporkan Bupati/Wali Kota yang tidak serius mengawasi distribusi BBM subsidi ke Mendagri.
“Kepala Daerah mesti serius tangani ini, Kepala Daerah yang cuek akan saya buat laporan ke Menteri Dalam Negeri, yakin lah itu,” tegasnya.
Penulis: Nuel
