TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau mulai mendata penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus DTKS Non Bansos.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kepri, Irwanto mengatakan, DTKS Non Bansos merupakan masyarakat yang sudah terdata dalam DTKS Kemensos namun belum menerima bantuan.
Kendati demikian, Dinsos membuka peluang untuk mendata masyarakat yang benar-benar kurang mampu untuk dimasukkan sebagai penerima BLT BBM subsidi Non DTKS yang diusulkan Dinsos Kabupaten/Kota.
Data penerima nantinya akan dilakukan validasi setelah pendataan selesai dilakukan.
“Datanya masih dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota, beberapa hari lagi memfinalkan datanya,” katanya, Rabu (7/9/2022).
Irwanto menuturkan, masih banyaknya warga kurang mampu yang belum terdata dalam DTKS disebabkan oleh pejabat Kelurahan/Desa yang kurang tanggap saat pendataan sedang berlangsung.
Ia memaparkan, data DTKS merupakan hasil Musyawarah Kelurahan/Desa yang kemudian diverifikasi Dinsos Kabupaten/Kota dan di SK kan oleh Bupati/Wali Kota. SK ini kemudian dikirimkan ke Menteri Sosial untuk diterbitkan SK DTKS nya.
“Pendataan berasal dari Musyawarah Desa/Kelurahan. Kalau Desa/Kelurahan tak respon itu lah yang menurut pak Sirajudin Nur dan pak Wahyu Wahyudin di jumpai ada yang belum masuk DTKS,” jelasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur meminta Dinsos Provinsi dan Kabupaten/Kota memperbaiki data kemiskinan dalam DTKS agar bantuan pemerintah tepat sasaran.
Ia masih mendapati masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar dalam DTKS, padahal DTKS merupakan sumber data utama pemerintah dalam menetapkan sasaran bagi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Sirajudin mendorong agar Dinsos melakukan perbaikan sistem pendataan yang lebih akurat dan akuntabel termasuk meningkatkan profesionalitas SDM pencacah.
“Masyarakat masih mengeluhkan proses pendataan warga miskin yang terkesan tebang pilih di lapangan, pelayanan yang kurang profesional hingga keterbatasan informasi mengenai tata cara pendaftaran fakir miskin,” ungkapnya.
Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin meminta Pemprov Kepri segera menyalurkan BLT subsidi BBM sebelum harga kebutuhan pokok melonjak naik.
BLT sangat dibutuhkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, apalagi harga kebutuhan pokok bakal naik pasca pengumuman kenaikan BBM subsidi.
Politisi PKS itu juga menyarankan Pemprov Kepri bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk meminimalisir praktik-praktik pungli dalam penyaluran BLT.
“Penyaluran BLT harus diawasi penegak hukum, ini bantuan kemanusiaan jangan pula dimanfaatkan para oknum,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan bahwa Pemprov Kepri akan memberikan subsidi BBM Rp30 miliar kepada ojek online, angkot, dan nelayan.
Pemberian subsidi ini merupakan perintah Presiden Joko Widodo untuk menjaga daya beli masyarakat pasca pengumuman kenaikan BBM subsidi.
“Amanah Pemerintah Pusat kita harus mengalokasikan 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp30 miliar,” katanya saat ditemui di Gedung Daerah Kepri, Senin (5/9/2022).
Ansar menambahkan, selain ojek online, angkot dan nelayan, ia berencana memberikan subsidi BBM kepada masyarakat kurang mampu yang belum terdata dalam DTKS Kemensos RI.
“Kalau memungkinkan data non DTKS berhak menerima, kita akan berikan BLT,” tambahnya.
Penulis: Nuel
