TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – PKS menjadi salah satu partai yang konsisten menolak kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga BBM non subsidi.
Konsistensi itu pun ditampakkan pada aksi Walk Out (WO) di sidang paripurna DPR RI dan diikuti DPRD Kabupaten/Kota.
Ketua DPD PKS Batam, Yusuf mengatakan, ribuan kader PKS akan menggelar aksi flashmob menolak BBM di Simpang Kepri Mall, Minggu (11/09/2022) besok pagi.
Ia mengajak seluruh masyarakat kota Batam yang menolak kebijakan tersebut untuk dapat turun bersama dalam aksi tersebut.
Anggota DPRD Kepri itu menerangkan, aksi flashmob tidak hanya digelar di Batam, tapi serentak di seluruh Indonesia.
“Aksi tersebut merupakan kesungguhan kami dan bentuk nyata dari partai PKS yang menyatakan menolak kenaikan BBM bersubsidi saat ini,” katanya, Sabtu (10/9/2022).
Ketua Komisi II DPRD Kepri yang juga Anggota Fraksi PKS, Wahyu Wahyudin menjelaskan, kenaikan BBM subsidi bakal memberatkan masyarakat di tengah pemulihan ekonomi.
BBM yang kian mahal bakal menggeret kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatkan inflasi, dan menambah jumlah kemiskinan.
“Kita sepakat menolak kenaikan harga BBM subsidi, dampaknya sudah terlihat, tarif kapal sudah meningkat,” jelasnya.
Wahyu juga mengkritisi kebijakan Jokowi yang mewajibkan Pemda menggunakan 2 persen dana transfer umum untuk subsidi ojek online, angkot, dan nelayan.
Menurutnya, kewajiban ini hanya akan membebani keuangan daerah dan mengganggu pembangunan infrastruktur.
“Ini sangat membebani kita, kalau disertai dengan penyertaan kewenangan ya tak apa seperti retribusi labuh jangkar yang proyeksi penerimaannya Rp200 miliar,” tegasnya.
Ia pun mendorong agar Presiden Jokowi membatalkan kenaikan harga BBM subsidi demi kesejahteraan rakyat.
Soal BBM subsidi belum tepat sasaran, ia meminta pemerintah meningkatkan pengawasan distribusi BBM dari hulu ke hilir.
“Pak Jokowi bilang 70 persen subsidi tidak tepat sasaran, ya diperbaiki saja pengawasan dan penyaluran nya, masakan harganya dinaikkan,” tambahnya.
Penulis: Nuel
