TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau, T.S Arif Fadillah meminta nelayan tidak risau dengan penerapan pelabuhan perikanan.
Arif menerangkan, pelabuhan perikanan hanya diwajibkan kepada kapal dengan bobot di atas 30 Gross Ton (GT).
Nelayan kapal di bawah 30 GT masih dapat melakukan aktivitas bongkar muat di pelabuhan tangkahan yang selama ini digunakan.
“Ini khusus kapal 30 GT ke atas ya, kalau di bawah 30 GT terserah, bebas sesuai biasanya,” katanya, Kamis (2/2/2023).
Arif menuturkan, pelabuhan perikanan baru akan direalisasikan saat pemerintah pusat menerapkan program penangkapan terukur.
Setakat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan 3 pelabuhan perikanan di Kepri.
Jumlah ini masih jauh dari kata cukup, DKP bersama Gubernur Ansar Ahmad pun meminta KKP menetapkan 6 pelabuhan perikanan sesuai usulan Pemprov Kepri.
“Saya kemarin dampingi pak Gubernur ke Kementerian agar ditambah pelabuhan perikanan,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin merespon nelayan di Kabupaten Karimun yang mengeluhkan penetapan pelabuhan perikanan oleh KKP RI.
Diketahui, KKP RI menetapkan 3 pelabuhan perikanan di Kepri, namun tidak satupun ada di Kabupaten Karimun, padahal Karimun merupakan daerah dengan nelayan terbanyak.
Kondisi ini sangat menyulitkan nelayan, menambah ongkos transportasi, apalagi Pelabuhan Barelang yang merupakan pelabuhan perikanan terdekat belum memiliki sarana penunjang yang memadai.
Wahyu pun meminta Gubernur Ansar Ahmad menyurati KKP RI meminta diskresi, agar pelabuhan tangkahan yang selama ini digunakan nelayan tetap beroperasi.
“Jadi mereka minta pelabuhan tangkahan yang sudah lengkap fasilitas tetap digunakan sembari menunggu fasilitas di pelabuhan perikanan layak dan lengkap,” katanya, Selasa (10/1/2023).
Penulis: Nuel
