TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (29/3/2023).
Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2024.
Dalam Musrenbang itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri pun mengusulkan sejumlah program atau kegiatan untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan.
Kepala DKP Kepri, Said Sudrajad mengatakan, optimalisasi potensi kelautan dan perikanan masih terbentur dengan infrastruktur yang belum memadai.
Selain itu, pembangunan perikanan budidaya belum merata, pengolahan dan pemasaran produksi perikanan belum optimal, industri pengolahan perikanan belum berkembang, dan pengawasan terhadap sumber daya yang belum optimal.
Untuk mengatasi persoalan itu, DKP Kepri pun akan melaksanakan program dan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Melayu.
“Arah kebijakan 2024, pemerataan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu dan nasional,” kata Said.
Said menuturkan, pada tahun 2024, DKP Kepri akan mengembangkan dan mengelola kawasan strategis industri sektor perikanan.
DKP juga akan meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan dan perikanan.
“Yang paling penting yakni meningkatkan daya saing dan pemasaran hasil produksi perikanan,” ujarnya.
Pada tahun 2024, DKP Kepri akan mengejar pencadangan kawasan konservasi seluas 1.947.120,12 ha di Bintan, Batam, Natuna dan Kabupaten Lingga.
Diketahui, saat ini baru 134.007,88 ha kawasan konservasi yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Bintan.
Dalam RPJMD Tahun 2021-2026, ditargetkan kawasan konservasi sebanyak 6 kawasan.
“Dibutuhkan dukungan semua pihak serta dukungan anggaran yang memadai untuk mencapai target kawasan konservasi,” ujarnya.
Selain itu, DKP Kepri akan mengejar pembangunan Pelabuhan Perikanan Batu Duyung Bintan Timur yang telah memiliki DED, FS, Amdal, dan penguasaan lahan.
Pembangunan pelabuhan perikanan Batu Duyung Bintan Timur untuk mendukung rencana pembangunan kawasan industri pengolahan ikan.
DKP Kepri juga akan mendorong proses industrialisasi rumput laut di seluruh kabupaten/kota.
“Potensi sumber daya ikan di WPPNRI 711 sebesar 1.306.379 ton sedangkan yang diperbolehkan 911.534 ton per tahun,” ucapnya.
Said menambahkan, di tahun 2024, DKP Kepri masih akan menyalurkan bantuan seperti bot pancung 15 unit, sampan fiber 100 unit, mesin tempel 20 unit, alat tangkap ikan, 21 freezer untuk 6 kelompok pengolahan, dan 20 coolbox untuk 4 pengolahan.
Ada juga bantuan 1 unit pendederan, 2 unit rehabilitasi sarana budidaya, rehabilitasi dan sarana pendukung budidaya udang.
Yang lebih penting, program bantuan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan masih akan dilanjutkan. (*)
Editor: Nuel
