Zulfikar, Datuk Panglima Tengah DPD Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Kabupaten Karimun. F:Sijoritoday.com/Sunar

KARIMUN,SIJORITODAY.com – Datuk Panglima Tengah DPD Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Kabupaten Karimun, Zulfikar mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD Karimun terkait kerja sama operasional (KSO) antara PT. Karya Karimun Mandiri (KKM) dengan PT. Terminal Parit Rampak (TPR).

Ia tak ingin permasalahan KSO ini menjadi permasalahan yang berkepanjangan dan menjadi keributan.

“Dudukkan kembali, panggil pihak pihak yang terkait antara PT. KKM, PT. TPR dan juga Dirut lama BUP. Bila perlu panggil juga Bupati dan Sekda Karimun,” katanya, Minggu (9/7/2023).

Ketua DPD LLMB Karimun itu menyebut dari hasil audit BPK kerja sama antara KKM dengan TPR tidak sesui dengan aturan, ini yang menjadi permasalahan.

“Kok baru sekarang dipermasalahkan, dimana fungsi pengawasan DPRD Karimun selama ini. Kenapa tidak dari dua atau tiga tahun yang lalu?,” ucapnya.

“Kerja sama KSO antara PT. KKM dengan PT. TPR tanpa diketahui pihak DPRD Karimun, ini juga mengapa kok bisa terjadi?,” imbuhnya.

Penulis: Sunar
Editor: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here