BINTAN,SIJORITODAY.com – – Bupati Bintan Roby Kurniawan menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Bintan tahun 2024 kepada DPRD Bintan saat sidang paripurna yang digelar di Kantor DPRD Bintan, Senin (10/7).
Sisi pendapatan diproyeksikan sebesar Rp1,149 miliar lebih atau naik sebesar Rp12 miliar lebih dari proyeksi APBD tahun 2023 lalu. Kenaikan disebabkan target pendapatan asli daerah (PAD) Bintan untuk tahun 2024 naik sebesar Rp 325,1 miliar dari proyeksi tahun 2023 sebesar Rp 316,39 miliar lebih.
Selain PAD, dana transfer pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp821,2 miliar lebih untuk APBD tahun 2024. Sementara sisi belanja, disebutkan Roby, diproyeksikan sebesar Rp1,174 triliun lebih turun Rp9 miliar lebih dari proyeksi tahun 2023 sebesar Rp1,183 triliun lebih.
“Sisi pembiayaan sebesar Rp25,2 miliar lebih yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2023,” ucap Roby.
Sang kepala daerah menyampaikan, arah pembangunan Kabupaten Bintan dalam RPJMD tahun 2021-2026 mengacu pada arah pembangunan tahun ketiga mengusung tema pembangunan Kabupaten Bintan pada tahun 2024 adalah penguatan pertumbuhan ekonomi yang mendukung peningkatan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan mencermati dan memahami dinamika pembangunan.
“Pertama peningkatan perekonomian masyarakat kedua peningkatan kualitas infrastruktur ketiga pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta peningkatan pelayanan publik,” timpalnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Bintan Fiven Sumanti dalam pembukaan paripurna menyampaikan, rancangan KUA-PPAS APBD Bintan tahun 2024 memuat kondisi ekonomi makro daerah kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian kebijakan umum penyusunan anggaran yang dituangkan APBD tahun 2024.
“Difokuskan bidang pendidikan kesehatan, peningkatan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta untuk penanggulangan kemiskinan berkelanjutan dan penanggulangan bencana agar semua program dan kegiatan ekonomi sesuai dengan manfaat kepatuhan efektivitas dan efisien 2 miliarAPBD,” terangnya.
Ia menambahkan, instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka penyusunan anggaran baik pendapatan maupun belanja daerah.
“Juga harus mengacu pada aturan pedoman yang melandasinya dan akan dibahas lebih lanjut dengan pembahasan antara Legislatif dan Eksekutif,” katanya. (oxy)
