Kepala Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau, Lagat Parroha Patar Siadari saat ditemui di Hotel CK Tanjungpinang, Senin (17/7/2023). F:Sijoritoday.com/ Immanuel Patar Mangaraja Aruan

BATAM,SIJORITODAY.com – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau, Lagat Siadari meminta pemerintah menghentikan relokasi warga Pulau Rempang, Kota Batam.

Lagat mengatakan, penghentian relokasi untuk menjaga suasana kondusif pasca bentrok antara warga dan aparat gabungan di Jembatan IV Barelang pada Kamis (7/9/2023) pekan lalu.

“Peristiwa tersebut tidak boleh terulang kembali, pemerintah pusat dan daerah harus memikirkan kembali solusi lain untuk merelokasi warga, karena masyarakat telah menolak opsi yang telah ditawarkan,” katanya, Senin (10/9/2023) pagi.

Lagat menuturkan, pengembangan Pulau Rempang menjadi kawasan eco city harus memperhatikan dan kehidupan sosial masyarakat tempatan.

Menurutnya, ada 10 ribu jiwa yang berdiam secara turun temurun di 16 kampung tua, bahkan sejak 1834.

Selain itu ujar Lagat, warga Rempang tidak menolak rencana investasi, asalkan kampung mereka tidak digusur.

“Warga Rempang merasa tidak nyaman dan tak dapat hidup tenang sejak adanya informasi pemerintah akan merelokasi kampung leluhur mereka dan melakukan penjagaan siang malam untuk mencegah tim yang akan mengukur lahan dan bertekad akan mempertahankannya dengan segala upaya,” ujarnya.

Lagat menerangkan, pemerintah belum memaksimalkan upaya dialog ataupun musyawarah dengan masyarakat.

Seharusnya, pemerintah tidak memaksakan relokasi sebelum menempuh upaya dialog semaksimal mungkin.

Warga baru mengetahui rencana relokasi setelah dibentuknya tim percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan (green investment) dikawasan Rempang kota Batam, Provinsi Kepulauaan Riau melalui Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKKPM Nomor 174 Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023 lalu.

“Namanya investasi ramah lingkungan, maka sepatutnya juga cara pemerintah akan merelokasi masyarakat Rempang juga harus ramah,” terangnya.

“Masyarakat disana sudah turun temurun berdiam disana masak dalam jangka waktu singkat tidak sampai dua bulan mereka harus dipaksa direlokasi. Pulau Rempang dan Galang selama ini berstatus quo belum pernah diterbitkan HPL,” sambungnya.

Lagat pun berharap agar pemerintah melakukan langkah-langkah persuasif untuk membahas solusi yang adil kepada warga Rempang.

“Tidak seharusnya masyarakat diintimidasi sehingga tidak merasa nyaman beraktifitas. Kami juga berharap agar masyarakat tetap merespon upaya dialog dengan pemerintah untuk membicarakan resolusi dan tidak melakukan pergerakan yang anarkis dengan tetap menjaga kondusifitas,” harapnya.

Penulis: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here