TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan akan melindungi hak-hak warga Pulau Rempang-Galang.
Itu ia sampaikan saat menerima kunjungan Ketua DPW PKS Kepri, Bahktiar dan Wakil Ketua Ing Iskandarsyah di Jakarta, Selasa (12/9/2023) kemarin.
mengawal persoalan Investasi dan Relokasi warga Rempang sebagaimana aspirasi masyarakat Rempang, Batam, Kepri yang disampaikan melalui Pengurus DPW PKS Kepri kemarin, Selasa (12/09/2023).
“Kita tidak anti investasi tapi harus diselesaikan dulu persoalan ini dengan musyawarah dan berkeadilan, agar investasi jalan dan masyarakat Rempang terlindungi hak-haknya,” katanya.
Jazuli menuturkan, Fraksi PKS akan menunjuk Dimyati Natakusuma untuk melakukan kajian secara mendalam soal investasi PT. Mega Elok Graha (MEG) di Pulau Rempang-Galang yang berujung konflik dengan warga.
“Insha Allah akan kita turunkan anggota DPR RI Fraksi PKS ke Pulau Rempang untuk mencari data dan fakta di lapangan serta memperjuangkan hak-hak masyarakat Rempang dan mengawal penyelesaian persoalan ini secara komprehensif dan berkeadilan,” tuturnya.
Sebelumnya, Bahktiar meminta relokasi warga Pulau Rempang-Galang berkeadilan karena mendapat penolakan dari sebagian warga.
Menurutnya, penolakan rencana relokasi di 16 titik kampung tua harus menjadi perhatian khusus bagi kalangan elemen masyarakat lainnya.
“Persoalan ini harus diselesaikan secara komprehensif dan berkeadilan,” katanya, Senin (11/9/2023).
Sementara itu, Iskandarsyah menuturkan, seharusnya investasi membawa berita gembira karena akan meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan untuk masyarakat.
Warga Rempang-Galang ujar Iskandarsyah, tidak menolak investasi, namun tidak ingin direlokasi.
“Masyarakat tidak menolak investasi, tapi ada yang tidak clear dari persoalan Rempang ini dimana ada upaya memindahkan masyarakat yang sudah berada sejak lama di Rempang mau direlokasi, apalagi sempat ada tindakan represif, ini yang tidak kita inginkan, kita berharap dengan pertemuan Presiden PKS hari ini masalah ini akan dikawal di DPR RI,” ujarnya.
Mantan Ketua Komisi II DPRD Kepri itu menegaskan, pemerintah harus membuka pintu musyawarah untuk menyelesaikan konflik dengan warga 16 kampung tua.
“Sampai ada jalan musyawarah yang terbaik kita menolak relokasi warga Rempang, investasi yes relokasi no, persoalan ini harus diselesaikan dengan musyawarah dan bisa diterima semua pihak,” pungkasnya.
Penulis: Nuel
