TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Anggota Komisi IV DPRD Kepulauan Riau, Sirajudin Nur meminta Pemprov Kepri menambah anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di tahun mendatang.
Sirajudin mengatakan, penambahan anggaran Jamkesda untuk membantu pembiayaan pengobatan warga kurang mampu yang tidak terdaftar dalam DTKS Kabupaten/Kota.
Diketahui, pada APBD 2023, Pemprov Kepri hanya menganggarkan Rp5 miliar. Menurutnya, dengan jumlah penduduk kurang mampu yang mencapai 100 ribu jiwa, anggaran ini perlu ditambah menjadi Rp11 miliar.
“Kita masih menghadapi persoalan warga miskin yang tidak tercover program jaminan kesehatan, baik itu program JKN-KIS maupun Jamkesda. Tambahan anggaran ini untuk memperluas akses masyarakat miskin untuk dapat menikmati layanan pengobatan secara gratis di Faskes pemerintah dan swasta,” katanya, Kamis (5/10/2023).
Politisi PKB itu juga menyayangkan pendataan warga miskin di Kepri masih belum memenuhi harapan.
Diperkirakan terdapat 34 ribu jiwa warga miskin atau rawan miskin yang luput dari pendataan di propinsi Kepri.
Diketahui beberapa warga yang sudah meninggal dunia masih aktif terdaftar sebagai warga miskin dalam DTKS Pemda termasuk masyarakat yang mampu masih ada yang terdaftar sebagai warga miskin.
“Pembaharuan data kemiskinan di Kepri juga berjalan lambat dan belum sepenuhnya update. Hal ini terungkap dalam rapat kerja bersama Dinas Sosial Kepri beberapa waktu lalu di Batam,” ujarnya.
Anggota DPRD Kepri dua periode itu pun meminta Dinas Sosial untuk secara terus menerus melakukan pendampingan atau monitoring guna memastikan warga yang benar benar miskin bisa terdata.
Pendataan penting mengingat salah satu fungsi DTKS adalah sebagai data dasar bagi warga miskin untuk menerima program bantuan pemerintah seperti Jamkesda.
“Gubernur harus memberikan perhatian terkait jaminan kesehtaan bagi warga miskin di Kepri,” harapnya.
Penulis: Nuel
