TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin meminta Satgas Pangan serius mengawasi praktik pengoplosan beras.
Wahyu mengatakan, praktik pengoplosan beras merugikan masyarakat karena harganya semakin mahal.
“Ini harus benar-benar diawasi, bayangkan beras medium dioplos menjadi beras premium. Ini kan merugikan masyarakat, dan pengoplos untung banyak,” katanya, Jum’at (13/10/2023).
Politisi PKS itu pun meminta agar Satgas Pangan menangkap pengoplos beras beserta jaringannya untuk memberikan efek jera.
Selain itu, Bulog juga harus memutuskan kerja sama dengan mitra yang ketahuan melakukan pengoplosan beras.
Sementara itu, Disperindag dapat mencabut izin usaha pengoplos beras.
“Ini sudah menjadi atensi Presiden Jokowi karena harga beras naik secara nasional. Jangan pula ada pihak yang mengambil keuntungan dari kenaikan harga beras ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Bulog Cabang Kota Tanjungpinang, Meizarani mengancam akan memberikan sanksi berupa pemutusan kerja sama kepada pedagang yang mengoplos beras Bulog.
Bukan hanya praktik mengoplos, Bulog juga akan memutus kerja sama dengan pedagang yang menjual beras diatas HET.
“Kita sudah ada perjanjian. Jika mengoplos dan menjual harga diatas HET, maka kita putus perjanjian kerja. Jika ada yang mengoplos, maka aparat penegak hukum yang akan menindaknya,” katanya, Kamis (12/10/2023).
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional menaikkan harga beras medium SPHP Bulog di sejumlah daerah termasuk Kepri.
Harga beras medium SPHP menjadi Rp10.250 per kg dari gudang dan Rp11.500 di eceran.
Sebelumnya, harga beras medium SPHP Rp8.600 per kg dari gudang dan Rp9.950 di eceran.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, Darwis Sitorus menerangkan, beras masuk dalam 10 komoditas yang penyebab inflasi di Kepri.
Sebagai daerah kepulauan yang minum lahan pertanian, Kepri sangat bergantung terhadap pasokan beras dari daerah lain.
Kondisi ini pula lah yang menyebabkan harga beras di Kepri sangat rentan mengalami kenaikan jika daerah penghasil mengalami gangguan.
“Itu sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan melakukan impor. Kepri kan masih jauh dari kata swasembada, terbatas lahan-lahan untuk sawah,” katanya, Jum’at (1/9/2023).
Penulis: Nuel
