PEKANBARU, SIJORITODAY.COM – Gubernur Riau, Syamsuar memimpin apel pagi sekaligus menyampaikan hasil evaluasi kinerja OPD di halaman Kantor Gubernur Riau, Senin (16/10/2023).
Syamsuar mengatakan, kurang lebih dua bulan lagi Pemprov Riau akan mengakhiri tahun kerja 2023, meskipun demikian, ia melihat sudah ada beberapa OPD yang progresnya sudah bagus, namun juga masih ada OPD yang realisasi kegiatan dan keuangannya belum sesuai harapan.
“Oleh karena itu saya harapkan pimpinan masing-masing OPD agar mempercepat dan menyegerakan pelaksanaan kegiatan ini sehingga harapan kita bisa bisa bermanfaat bagi tugas penyelenggaraan pemerintah sekaligus juga meningkatkan perekonomian kerakyatan,” katanya.
Syamsuar menilai progres pembangunan di Riau setiap tahunnya mengalami kemajuan meskipun belum maksimal. Namun setidaknya saat menyusun anggaran perubahan beberapa waktu lalu telah bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian.
“Saya yakin OPD bisa menyesuaikan dan menyelesaikan tugas yang telah diamanahkan sesuai dengan harapan kita bersama,” ujarnya.
Syamsuar mengakui tidak semua OPD yang dilakukan evaluasi, ia selalu mengevaluasi OPD yang besar anggarannya seperti Dinas PU, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.
Selain itu ada juga Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perindustrian, Perdagangan termasuk juga Dinas Perikanan.
“Tentunya ini semua berkaitan dengan peningkatan ekonomi rakyat, termasuk juga Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan lain sebagainya,” terangnya.
Syamsuar juga meminta adanya peningkatan pembangunan infrastruktur kedepannya. Ia juga telah memperjuangkan Participating Interest (PI) 10% dari Pertamina dan SKK Migas, dan hal ini telah disetujui Menteri SDM.
“InsyaAllah dalam tahun ini uang tersebut bisa kita terima, dan ini jumlahnya tidak sedikit, satu triliun lebih. Makanya manfaatkan uang ini nanti dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Selain itu, Syamsuar juga berpesan agar tetap mempertahankan pelayanan yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik.
Kinerja baik dapat dilihat dari kinerja laporan keuangan, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan publik yang sudah ditinjau oleh Menteri maupun Deputi Pelayanan Publik RI.
“Kita sudah ada peningkatan, meskipun demikian kita tidak bisa puas dengan kondisi sekarang dan ke depan kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dan mau tak mau harus menyesuaikan dengan digital,” pungkasnya.
Penulis: Superleni
Editor: Nuel
