Kapal MV Lintas Kepri milik PT. Pelabuhan Kepri usai sandar di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. F:Sijoritoday.com/ Immanuel Patar Mangaraja Aruan

TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – BUP PT. Pelabuhan Kepri baru mengelola tiga sektor bisnis untuk meningkatkan PAD yaitu kapal Lintas Kepri, labuh jangkar dan pelabuhan.

Direktur PT. Pelabuhan Kepri, Awaluddin mengatakan, dari tiga bisnis itu, baru dua yang dikelola yaitu kapal dan pelabuhan.

Sementara itu, labuh jangkar masih menjadi wewenang pemerintah pusat sehingga tidak bisa dikelola perusahaan daerah.

“Khusus pendapatan dari labuh jangkar masih nol, karena kewenangannya belum dilimpahkan dari Kementerian Perhubungan ke Pemprov Kepri,” katanya, Sabtu (14/10/2023) pekan lalu.

Awaluddin menyebut PT. Pelabuhan Kepri sampai sejauh ini baru berhasil menghimpun 20 persen PAD atau sekitar Rp200 juta dari target sekitar Rp1 miliar pada tahun ini.

Pendapatan Itu berasal dari sektor pelayanan kapal angkutan penumpang MV Lintas Kepri yang melayani rute Tanjungpinang-Lingga.

Namun, untuk tahun ini kemungkinan terjadi penurunan pendapatan, karena kapal MV Lintas Kepri baru beroperasi sekitar bulan April 2023 setelah sempat mengalami kerusakan.

Kemudian, pendapatan lainnya disumbang dari dua pelabuhan yang menjadi wewenang PT. Pelabuhan Kepri, yaitu Pelabuhan Kuala Riau dan Segara.

Pendapatan kedua pelabuhan itu pun relatif kecil, sebab pelabuhan itu sifatnya masih regional dan tidak dikomersilkan.

Pelabuhan itu membantu pemerintah daerah memperlancar distribusi barang-barang dan kebutuhan pokok masyarakat.

“Kami hanya memungut pendapatan dari jasa keamanan pelabuhan, hingga pelayanan air dan minyak, tapi itu pun bermitra dengan pihak ketiga,” ungkap Awaluddin.

Awaluddin menambahkan bahwa potensi pendapatan terbesar PT Pelabuhan Kepri sebenarnya, ialah sektor labuh jangkar dengan perkiraan mencapai puluhan miliar rupiah per tahun.

Akan tetapi, sambungnya, sampai hari ini persoalan kewenangan pengelolaan labuh jangkar antara Kementerian Perhubungan dan Pemprov Kepri belum menemui titik terang, padahal pembahasan regulasinya sudah melibatkan lintas kementerian di tingkat pusat.

“Sebenarnya daerah ini cuma minta izin mengelola bisnis di area labuh jangkar perairan Kepri. Kalau urusan pungutan retribusi untuk PNBP, itu tetap jadi wewenang Kemenhub,” kata Awaluddin.

Lanjutnya menyampaikan PT Pelabuhan Kepri memiliki kewenangan terbatas dalam menjalankan bisnis selain sektor kepelabuhanan.

Kendati bisa menjalankan bisnis lain, namun dalam praktiknya perusahaan itu harus bermitra dengan pihak lainnya, karena tidak bisa berjalan sendiri.

Penulis: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here