TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dan Kepala Kanwil DJPb Kepri, Indra Soeparjanto menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 secara digital kepada 324 Satker Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Kepri, Selasa (12/12/2023).
Selain itu juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas sebagai wujud komitmen bersama untuk melaksanakan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundangan serta komitmen untuk tidak melakukan KKN.
Penyerahan ini merupakan tanda dimulainya pelaksanaan APBN 2024 dan merupakan komitmen pemerintah agar anggaran tersebut dapat lebih cepat direalisasikan sehingga menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam sambutannya, Ansar meminta agar anggaran tahun 2024 digunakan secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, anggaran harus digunakan untuk mendukung program pemerintah pusat di daerah.
“Agar menggunakan anggaran secara teliti, efisien dan efektif serta berfokus pada hasil dan tidak boleh ada korupsi serta sinkronkan program pusat dan daerah,” katanya, Selasa (12/12/2023).
Sementara itu, Indra Soeparjanto menyampaikan pemulihan perekonomian Indonesia semakin menguat dan berkualitas apalagi masih jauh lebih moderat dibanding negara-negara lain.
Pada tahun 2023, Indonesia mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen dalam 7 kuartal berturut-turut dan Kepri 5,47 persen atau tertinggi di regional Sumatera pada triwulan III 2023.
“Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal melalui pengelolaan APBN dan APBD secara prudent yang mengedepankan prinsip kehati-hatian,” ucapnya.
Indra menerangkan, hingga 8 Desember 2023, kinerja belanja K/L di Kepri menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 34,96 persen (YoY) atau Rp1,90 triliun dengan penyumbang utama Belanja Barang yang tumbuh Rp1,05 triliun (YoY) dan penyumbang utama secara persentase adalah Belanja Modal yang tumbuh 76,82 persen (YoY).
“APBN 2024 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama tetap harus meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung,” terangnya.
Indra menjelaskan, target pendapatan negara sebesar Rp2.802,3 triliun mencerminkan kehati-hatian dalam mengantisipasi harga-harga komoditas, didukung upaya optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global.
Sementara itu, optimalisasi PNBP dilakukan dengan menjaga kualitas layanan publik, kelestarian lingkungan, serta mendorong perbaikan tata kelola.
“Alokasi belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun atau tumbuh 8,6 persen dibanding 2023, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun,” jelasnya.
Diketahui, pada tahun 2024, terdapat alokasi APBN untuk Kepri sebesar Rp17,14 triliun atau meningkat 7,66 persen dibandingkan tahun 2023.
Alokasi tersebut terdiri dari belanja K/L untuk 324 Satker Rp9,10 triliun dan TKD untuk 8 Pemda Rp8,04 triliun.
Adapun Pemprov Kepri menerima TKD Rp1.940,41 miliar, Kota Tanjungpinang Rp692,71 miliar, Batam Rp1.435,53 miliar, Kabupaten Bintan Rp782,60 miliar, Karimun Rp823,36 miliar, Lingga Rp830,55 miliar, Natuna Rp830,99 miliar, dan Kepulauan Anambas Rp707,66 miliar.
Penulis: Nuel
