Ombudsman RI Perwakilan Kepri dalam pertemuan bersama Pansus DPRD Kota Batam, Kepala Dinas Perhubungan serta Kabag Hukum Pemko Batam ke Kantor Ombudsman Kepri, Rabu (24/1/2024). F:Sijoritoday.com/Ombudsman Kepri

BATAM,SIJORITODAY.com – Ombudsman RI Perwakilan Kepri mengundang Panitia Khusus DPRD Kota Batam, Kepala Dinas Perhubungan serta Kabag Hukum Pemko Batam ke Kantor Ombudsman Kepri, Rabu (24/1/2024).

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Siadari mengatakan, Ombudsman meminta penjelasan soal kenaikan tarif parkir baru yang dikeluhkan oleh masyarakat.

“Kami minta penjelasan terkait kenaikan tarif parkir ini. Pasalnya timbul resistensi dari masyarakat. Saat diundang menjadi narasumber di radio saya dapati masyarakat menyinggung persoalan ini, mereka merasa belum saatnya kenaikan tarif parkir di Batam,” katanya, Kamis (25/1/2024).

Ia menuturkan, masyarakat juga banyak mengeluhkan karcis yang tidak tersedia, karcis bodong hingga perlakukan juru parkir yang dinilai kurang baik.

“Oleh karenanya, sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik, kami ingin meminta informasi dan klarifikasi terkait kenaikan tarif parkir baru ini,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut didapati informasi penting antara lain adanya perintah pemerintah pusat melalui UU 1 Tahun 2022 untuk penetapan retribusi menyebabkan kenaikan tarif parkir terkesan mendadak.

Selain itu juga pasca penetapan Perda Tahun 2023 tentang Retribusi Parkir, baik Panitia Khusus DPRD Kota Batam, Kepala Dinas Perhubungan serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Batam mengaku sosialisasi yang dilakukan belum maksimal.

Kemudian tersedia skema parkir langganan sebagai opsi bagi masyarakat yang saat ini mulai diperjualbelikan di Dinas Perhubungan dan saat ini Pemko Batam sedang menyiapkan skema parkir melalui QR untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan juru parkir.

Diakhir pertemuan, Lagat pun menyampaikan dengan adanya kenaikan tarif parkir baru maka pemerintah diharuskan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Pemko Batam juga diminta gencar melakukan sosialisasi, merespon keluhan masyarakat, dan menyampaikan manfaat kenaikan tarif parkir.

“Lakukan mitigasi layanan melalui pemenuhan layanan dari mulai tempat hingga juru parkir dan atributnya, pembinaan attitude juru parkir secara berkala, dan perjelas informasi Call Center,” pungkasnya.

Selain itu ia juga mendorong sosialisasi secara masiv dan pembukaan gerai penjualan sticker parkir bulanan karena dianggap dapat menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah.

Kemudian ia meminta agar Dinas Perhubungan membuka layanan pengaduan bagi masyarakat.

“Ajak masyarakat berpartisipasi melalui skema penganduan jika ada pelanggaran dalam penerapan parkir baru ini agar segera dapat diketahui dan diperbaiki,” tutupnya.

Penulis: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here