Sirajudin Nur, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dua periode. F:Sijoritoday.com/istimewa

TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Anggota Komisi IV DPRD Kepulauan Riau, Sirajudin Nur mengaku kurang setuju dengan kebijakan Pemprov Kepri yang menggratiskan SPP gratis bagi seluruh siswa SMAN sederajat.

Menurutnya, SPP gratis seharusnya cukup menyasar siswa kurang mampu yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI.

“Bagi warga kurang mampu kan memang gratis, yang terdaftar dalam DTKS digratiskan,” katanya, Kamis (28/3/2024).

Sirajudin menerangkan, kebijakan Pemprov Kepri gratiskan SPP bagi seluruh siswa, termasuk yang mampu akan memberatkan keuangan daerah.

“Kalau anak dari keluarga yang mampu tidak tepat kalau di tanggung APBD,” terangnya.

Anggota DPRD Kepri dua periode itu menuturkan, daripada SPP gratis menyeluruh, ia lebih mendorong pemberdayaan masyarakat.

“Kita masih banyak PR untuk menolong masyarakat yang kurang mampu. Banyak warga kurang mampu masih membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih produktif,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung mengungkapkan, SPP gratis akan berlaku mulai Januari tahun 2025 dan memerlukan anggaran Rp70 miliar.

Ia menyampaikan, pada tahun mendatang, terdapat 94 SMAN, 38 SMKN, dan 3 SLB di Kepri.

“Kemarin itu kita sudah hitung ya, kisaran Rp60-70 miliar. Yang kita alokasikan itu untuk 94 SMAN, 38 SMKN, dan 3 SLB,” imbuhnya.

Penulis: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here