Kepala DKP Kepri, Said Sudrajad saat mendampingi Gubernur Ansar Ahmad menyerahkan bantuan perikanan di Kota Tanjungpinang. F:Sijoritoday.com/ Immanuel Patar Mangaraja Aruan

TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau, Said Sudrajad mengimbau nelayan hati-hati saat melaut di daerah perbatasan.

Imbauan itu ia sampaikan menyikapi 8 nelayan asal Kabupaten Natuna yang ditangkap oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) pada Jum’at (19/4/2024) lalu.

Said mengatakan, saat melaut, nelayan perlu memastikan tidak melewati batas negara agar peristiwa serupa tidak terulang.

“Kita mengimbau nelayan untuk hati-hati saat melaut di batas negara,” katanya, Kamis (25/4/2024).

Said menuturkan, masih banyak nelayan yang dilengkapi dengan alat navigasi modern yang bisa menunjukkan batas negara.

Untuk mengatasi itu, DKP Kepri akan terus melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada nelayan.

“Namanya juga di laut, alat navigasi kita kan nggak semuanya bisa menangkap batas negara,” tuturnya.

Said menambahkan, Pemprov Kepri terus membangun komunikasi dengan kementerian untuk memulangkan 8 nelayan yang ditangkap itu.

“Kita terus komunikasi dengan kementerian,” tambahnya.

Doli Boniara, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri. F:Sijoritoday.com/istimewa

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri, Doli Boniara menyampaikan, Pemprov Kepri akan membantu memenuhi kebutuhan keluarga nelayan yang ditangkap.

“Karena para nelayan itu adalah tulang punggung keluarga jadi sekarang kita fokus hubungi dan bantu keluarganya dulu,” ucapnya.

Lalu terkait langkah hukum, Doli mengatakan Pemprov Kepri meyerahkannya ke Konjen RI di Kuching yang bisa mendampingi langsung para nelayan tersebut.

“Kita percayakan ke konjen, dari pengalaman sebelumnya sangat jarang sampai persidangan, namun kita sudah mempersiapkan rencana pemulangan mereka,” katanya.

Untuk mencegah kejadian serupa berulang, Doli mengungkapkan Pemprov Kepri akan segera mensosialisasikan kepada nelayan di Kepri khususnya yang diperbatasan tentang batas negara dan sejauh mana mereka boleh melaut.

“Tadi pemerintah pusat juga baru saja mengirim undangan ke kami untuk membahas hal ini, karena tidak hanya nelayan di Kepri, kasus serupa juga banyak di Maluku, NTT, dan Papua,” imbuhnya.

Penulis: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here