Kepala Diskominfo Kepri, Hasan saat memimpin rapat kerja Diskominfo se-Kepri di Kantor Gubernur Kepri, Selasa (8/10/2024). F:Sijoritoday.com/istimewa

TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau memastikan kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak pada tahun 2024.

Kepala Diskominfo Kepri, Hasan mengatakan, pihaknya terus meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam menjamin terselenggaranya Pilkada yang bersih, aman, dan kondusif.

“Kami berkomitmen untuk mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan memperkuat jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah, termasuk daerah yang memiliki konektivitas terbatas,” katanya, Selasa (8/10/2024).

Untuk memastikan netralitas ASN, Diskominfo Kepri berencana mengintensifkan kampanye terkait netralitas ASN melalui berbagai platform komunikasi, termasuk media sosial dan kanal informasi resmi pemerintah daerah, guna menekan potensi pelanggaran yang dapat merusak integritas Pilkada.

“Sosialisasi ini perlu menjangkau seluruh ASN di wilayah Kepri tanpa terkecuali, karena setiap tindakan yang mencederai prinsip netralitas dapat berakibat serius pada kepercayaan publik terhadap hasil pemilu,” ujarnya.

Selain isu netralitas ASN, rapat ini juga menyoroti pentingnya memerangi penyebaran informasi yang salah dan berbahaya seperti hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA yang berpotensi memicu ketidakstabilan sosial.

Hasan, dalam paparannya, menekankan bahwa penyelenggaraan Pilkada yang transparan harus didukung oleh arus informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

“Kami siap menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran berita palsu yang bisa memicu keresahan masyarakat,” tegasnya.

Diskominfo Kepri juga menyoroti kesiapan infrastruktur telekomunikasi sebagai elemen vital dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pilkada, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Berdasarkan pemaparan Diskominfo, dari total 3.327 TPS yang tersebar di seluruh Provinsi Kepri, sebanyak 94 persen diantaranya telah memiliki koneksi internet yang memadai. Namun, masih ada 6 persen TPS yang konektivitasnya belum optimal, dan ini menjadi fokus utama yang harus segera ditangani.

Diskominfo Kepri berencana untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan operator telekomunikasi dan BAKTI Kominfo agar penyelesaian masalah ini dapat tercapai sebelum hari pemungutan suara.

Ketua KPU Kepri, Indrawan Susilo Prabowoadi menekankan pentingnya validasi data pemilih dan kesiapan infrastruktur komunikasi di semua TPS di seluruh wilayah Kepri.

Berdasarkan pemaparan KPU, terdapat 3.327 TPS yang tersebar di seluruh provinsi, dengan 94 persen di antaranya telah memiliki koneksi internet yang memadai. Namun, masih ada sekitar 6 persen TPS yang konektivitasnya belum maksimal.

“Kami sedang berupaya keras untuk memastikan bahwa seluruh TPS dapat terhubung dengan baik, sehingga proses pemungutan dan rekapitulasi suara dapat berjalan lancar tanpa kendala teknis,” ungkapnya.

Di sisi lain, Anggota Bawaslu Kepri, Maryamah, mengingatkan tentang pentingnya menjaga netralitas ASN dalam proses Pemilu. Menurut data Bawaslu, netralitas ASN masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan Pilkada.

“Kami mengimbau seluruh ASN di Provinsi Kepri untuk tidak terlibat dalam kampanye, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Bawaslu akan melakukan pengawasan ketat terhadap segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN,” jelasnya.

Selain itu, rapat ini juga menyoroti bahwa anggota DPRD yang mengikuti kampanye sebagai calon kepala daerah atau mendukung kampanye calon lain wajib mengajukan cuti selama masa kampanye.

Ketentuan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjaga profesionalisme dan netralitas anggota DPRD dalam penyelenggaraan Pilkada.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Kepri, Arison menggarisbawahi peran penting dari keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Pilkada.

“Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi yang akurat dan terpercaya. Diskominfo, KPU, dan Bawaslu harus bekerja sama untuk mencegah penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA yang dapat memicu ketidakstabilan sosial di masyarakat,” imbuhnya.

Penulis: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here