TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan memanfaatkan lahan terlantar untuk mendukung program ketahanan pangan dan penguatan investasi.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, saat ini pemerintah pusat tengah menyusun peraturan untuk pemanfaatan lahan terlantar ini.
“Kami telah bersilaturahmi dengan BPN Kepri dan membahas tentang lahan-lahan terlantar di wilayah ini. Pemerintah pusat akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang tanah terlantar yang lebih kuat. Ini menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha baru,” katanya.
Ia mencontohkan beberapa lokasi di sepanjang Trikora yang memiliki lahan terlantar selama puluhan tahun.
“Termasuk juga bekas tambang, kami sedang mencari cara agar bisa diambil alih oleh pemerintah dan dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan serta pengembangan investasi baru. Dengan efisiensi dan inovasi, kita bisa terus membangun daerah ini agar semakin maju,” ujarnya.
Pemanfaatan lahan terlantar ini pun disambut positif oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin.
Menurutnya, pemanfaatan lahan terlantar ini menjadi angin segar untuk mendukung swasembada pangan dan peningkatan investasi.
“Alhamdulillah, saya sudah sering menyuarakan ini. Semoga Peraturan Pemerintah yang dimaksud pak Gubernur segera terbit dan terealisasi,” tuturnya.
Wahyu menjelaskan, Kepri saat ini bergantung dengan daerah lain dalam hal memenuhi kebutuhan pangan.
Kondisi ini pun menyebabkan harga pangan di Kepri rentan berfluktuasi, khususnya saat hari raya keagamaan dan cuaca buruk.
“Saya berkeinginan, Kepri mampu memenuhi paling sedikit dari 30 persen kebutuhan pangannya,” jelasnya.
Anggota DPRD Kepri dua periode itu pun mengusulkan, agar Pemprov Kepri dan kabupaten/kota membentuk kelompok tani, BUMD, ataupun menawarkan ke investor untuk memanfaatkan lahan terlantar.
Kelompok tani yang direkrut ini berisikan tenaga kerja yang belum terserap lapangan kerja.
“Mereka dilatih, dibimbing dan diberikan modal awal,” usulnya.
Ia juga mendorong agar hasil panen dari kelompok tani ini diserap langsung oleh BUMD Kepri dan Kabupaten/Kota ataupun investor.
“BUMD jadi punya usaha baru, rekrut tenaga kerja baru, dan menghasil dividen untuk daerah,” ucapnya.
Penulis: Nuel
