BATAM,SIJORITODAY.com – Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin menyoroti berhentinya ekspor ikan dari Kabupaten Natuna dan Anambas ke Hongkong.
Wahyu mengatakan, berhentinya ekspor itu sudah berjalan selama empat bulan terakhir dan meresahkan nelayan.
“Kondisi itu mempengaruhi perekonomian teman-teman nelayan. Pemerintah perlu gerak cepat cari solusi,” katanya, Jum’at (11/7/2025).
Sembari terbukanya ekspor ikan ke Hongkong, Anggota DPRD Kepri dua periode itu mengusulkan agar Pemprov Kepri mencari pasar alternatif.
Menurutnya, dengan pasar alternatif, kerugian nelayan dapat ditekan seminimal mungkin.
“Pemprov harus bantu mencari pasar alternatif di luar dan dalam negeri. Kasihan teman-teman nelayan terbebani dengan biaya pakan, padahal sudah seharusnya panen,” ujarnya.
Sebelumnya pada Rabu (9/7/2025), Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura audiensi dengan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani di Jakarta.
Audiensi turut dihadiri Asisten II Setdaprov Kepri Luki Zaiman Prawira, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Said Sudrajat, perwakilan eksportir, dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepri.
Audiensi ini untuk mencari solusi atas terhentinya ekspor ikan hidup dari Kabupaten Anambas dan Natuna ke Hong Kong.
Pemprov Kepri meminta fasilitasi dan komunikasi diplomatik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) agar ekspor yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut bisa kembali normal.
Penghentian ekspor ini telah berdampak serius terhadap pelaku usaha dan pembudidaya ikan di dua wilayah perbatasan tersebut.
“Ekspor ikan hidup ini merupakan tulang punggung ekonomi nelayan di Anambas dan Natuna. Sudah puluhan tahun berlangsung, dan kini nelayan kita terancam kehilangan mata pencaharian. Kami berharap Kemlu dapat membantu menjembatani komunikasi dengan otoritas di Tiongkok dan Hong Kong,” kata Nyanyang.
Direktur Jenderal Aspasaf Kemenlu, Abdul Kadir Jailani, menyambut baik pertemuan ini dan menyatakan komitmen pihaknya untuk membantu secara maksimal.
“Kami akan segera menindaklanjuti melalui koordinasi dengan KBRI Beijing dan KJRI Hong Kong. Kita ingin menemukan solusi secepatnya agar kegiatan ekspor dapat kembali berjalan, termasuk membuka kemungkinan ekspor ke pasar alternatif,” ujarnya.
Sejak awal 2025, ekspor ikan hidup dari Anambas dan Natuna diketahui terhenti.
Berdasarkan laporan, kapal berbendera Hong Kong yang biasanya menjemput langsung hasil budidaya ikan tidak lagi masuk ke perairan Indonesia, dengan alasan yang belum dikonfirmasi secara resmi.
Rapat koordinasi sebelumnya menduga adanya pengetatan kebijakan perdagangan atau pembatasan impor dari pihak Hong Kong.
Situasi ini telah menyebabkan penumpukan stok ikan hidup yang tidak terserap pasar dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Alternatif distribusi lewat jalur udara sulit dilakukan karena keterbatasan kapasitas dan tingginya biaya operasional.
Pemerintah Provinsi Kepri melalui Gubernur Ansar Ahmad juga telah mengirim surat resmi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Luar Negeri RI, yang berisi permohonan percepatan penyelesaian masalah ini melalui diplomasi antarnegara dan kolaborasi lintas kementerian.
Penulis: Evan
Editor: Nuel
