NATUNA,SIJORITODAY.com – Sudah empat bulan, kapal Hongkong yang membeli ikan hasil budidaya nelayan di Provinsi Kepulauan Riau berhenti berlayar.
Selama itu pula, nelayan budidaya mengikat pinggang, sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan ala kadarnya.
Bukan hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, senyum anak nelayan juga sirna di awal tahun ajaran baru ini.
“Kerja makin susah, harga makin naik. Mau beli beras aja susah, apalagi perlengkapan sekolah,” ujar Erlina yang juga istri nelayan budidaya di Natuna.
Harapannya Erlina hanya satu, kapal Hongkong itu kembali berlayar ke Kepri membeli hasil budidaya nelayan.
Ia berharap, Pemerintah Pusat berdialog dengan China agar membuka pintu impor bagi Hongkong.
“Kalau kapal asing tak masuk lagi, pemerintah harus cari solusi mungkin dengan membeli hasil tangkapan nelayan atau buka lapangan kerja buat kami,” harapnya.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepri, Eko Prihananto menyampaikan bahwa dua kapal Hongkong sudah berlayar ke Kepri. Namun, kapal tersebut belum mendapat izin impor dari pemerintah China.
Ia mengaku belum mengetahui secara pasti alasan pemerintah China belum memberikan izin impor.
“Saya belum tahu secara pasti, sampai saat ini belum ada statemen resmi dari China. Sudah ada dua kapal yang sedang proses di Hongkong, namun belum dapat izin,” ungkapnya.
Eko menjelaskan, pihaknya sudah mencoba mencari alternatif pasar lain, namun terbatas dengan sarana pengiriman.
“Kenapa pasarnya Hongkong, karena mereka menyiapkan kapal. Sampai saat ini belum ada gambaran pasar lain, kemarin saya diskusi ke Sekjen HNSI, dia ada link ke Brunei, tapi mereka tidak bisa membeli sebanyak Hongkong,” jelasnya.
Eko membeberkan, HNSI juga telah mendorong Pemprov Kepri menyurati Presiden Prabowo Subianto agar berdialog dengan China.
“Harus ada peran negara dalam hal ini. Pak Gubernur sudah surati Presiden Prabowo. Kalau pak Prabowo menyampaikan ini ke otoritas China, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti,” harapnya.
Eko menambahkan, HNSI Kepri terus menjalin komunikasi yang intensif dengan pemerintah untuk mencari solusi soal ekspor ikan ini.
“Saya selaku Ketua HNSI hanya membantu, mendorong Pemda dan DPRD, KKP, sudah saya sampaikan hal ini,” tambahnya.
Penulis: Evan
Editor: Nuel
