PEKANBARU, SIJORITODAY.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) resmi memulai rangkaian pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026, di Ruang Rapat Medium DPRD, Senin(17/11/2025).
Rapat pembahasan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Ahmad Tarmizi, serta dihadiri anggota Banggar antara lain Ginda Burnama, Munawar Syahputra Suyadi, Andi Dharma Taufik, Darmalis, Imustiar, Jons Adeno Pendra, Abdul Kasim, Misli Yadi, Robin P. Hutagalung, Zulfatli Alhamdi, Androi Aderianda, Abdullah, Dodi Syahputra, dan Hasbiyas Sodiki.

Dari pihak Pemerintah Provinsi Riau hadir Sekretaris Daerah Syah Rial Abdi, Asisten I Zulkifli Syukur, Asisten II Helmi D, serta jajaran TAPD termasuk PLT Kepala Bapenda, PLT Kepala BPKAD, dan PLT Kepala Biro PBJ. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah ini diharapkan mampu memastikan penyusunan APBD 2026 lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Riau.
Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tirmizi menjelaskan bahwa proses penyusunan anggaran sudah memasuki tahapan diskusi dan pematangan rancangan belanja. Menurutnya, pembahasan belum sampai pada kesimpulan akhir, namun progres terus berjalan.
“Ini sudah kita mulai terkait pembahasan anggaran. Rancangannya sudah kita bahas dan diskusikan, dan ini akan terus berlanjut. Belum final, finalisasinya nanti mudah-mudahan dalam 3 sampai 4 hari ke depan,” ujar Tirmizi.
Ia menambahkan bahwa hingga kini tidak ditemukan hambatan signifikan dalam pembahasan KUA-PPAS. Harapannya, pendapatan daerah bisa dimaksimalkan, sedangkan belanja daerah tetap mengikuti aturan mandatory pemerintah pusat dan tepat sasaran.
Tirmizi turut menyoroti pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp1,2 triliun. Penurunan tersebut, katanya, memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran secara lebih efisien.
“Logika APBD itu harus seimbang antara pendapatan dan belanja. Karena pendapatan berkurang, mandatory seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan juga harus disesuaikan persentasenya,” tutupnya. (Advetorial/Superleni)
