PEKANBARU, SIJORITODAY.com – Komisi IV DPRD Provinsi Riau mengadakan rapat dengar pendapat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Riau, membahas Rencana Belanja (Renja) APBD Tahun 2026, di Ruang Rapat Komisi IV, Kamis (20/11/2025).
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Riau Makmun Solihin, didampingi Sekretaris Komisi, Zulfadhli Alhamdulillah, Anggota Komisi, Dodi Irawan, Samsuri Daris, Manahara Napitupulu, Zulhaendri, Munawar Syahputra, Jhons Ade Nopendara, Khairul Umam, Suryadi, dan turut dihadiri Kepala Pelaksana BPBDPK Riau, M Edi Afrizal beserta jajaran.

Dalam rapat, Makmun menyoroti bahwa BPBDPK Riau mengajukan alokasi anggaran sekitar Rp18 miliar untuk penguatan mitigasi bencana di wilayah Riau. Anggaran itu direncanakan untuk belanja rutin, penanganan bencana, serta pemeliharaan dan pengadaan perlengkapan kebencanaan.
“Kami menelaah pagu anggaran tahun 2026. BPBD mengajukan sekitar Rp18 miliar, namun tentu masih ada penyesuaian dan efisiensi,” ujar Makmum.
Dijelaskannya, sekitar 87 persen dari usulan tersebut dialokasikan untuk belanja rutin, sementara sisanya untuk 13 program penanganan bencana.
“Mitigasi bencana menjadi kebutuhan mendesak, terutama karena Riau rentan terhadap banjir dan kebakaran hutan. Penanganannya harus tepat dan efisien,” unkapnya.
Makmun juga menilai beberapa komponen anggaran yang masih dapat diringkas agar belanja tidak membengkak, dan meminta aset yang sudah tidak layak pakai segera dihapuskan karena biaya perawatannya besar.
Ia menegaskan pentingnya peningkatan kualitas serta jumlah peralatan penanganan bencana di Riau agar BPBD dapat bergerak lebih cepat saat kejadian darurat.
“Kelengkapan peralatan harus terus diperbarui dan ditambah. Semakin siap dan semakin lengkap, penanganan akan lebih optimal,” tegasnya. (Advetorial/Superleni)
