KARIMUN,SIJORITODAY.com – Demi mencegah TPPO dan PMI Nonprosedural, Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun menunda Permohonan Paspor dan Keberangkatan Penumpang ke luar negeri.
Itu dikatakan Kakanim Kelas II Tanjung Balai Karimun, melalui Kepala Seksi Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Muhammad Arfat, Rabu (25/2/2026)
Disampaikan Muhammad Arfat, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun telah melakukan penundaan paspor sebanyak 82 permohonan pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 92 permohonan pada tahun 2025. Dan pada tahun 2026 hingga Februari tercatat 18 permohonan paspor ditunda.
“Penundaan dilakukan karena pemohon terindikasi sebagai PMI non-prosedural, adanya duplikasi data, serta pemberian keterangan yang tidak benar,” terangnya.
Sambung Arfat, penolakan atau penundaan permohonan paspor dilakukan melalui pemeriksaan administrasi, wawancara, dan verifikasi dokumen pendukung secara menyeluruh.
Kebijakan ini merupakan komitmen Imigrasi dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan melindungi Warga Negara Indonesia dari praktik pemberangkatan ilegal ke luar negeri.
Setiap permohonan paspor diperiksa secara ketat.
“Petugas melakukan verifikasi data secara menyeluruh, baik melalui sistem maupun wawancara langsung. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, indikasi duplikasi, atau dugaan keberangkatan nonprosedural, maka permohonan akan ditunda sampai pemohon dapat memberikan klarifikasi dan dokumen yang sah,” terang Muhammad Arfat.
Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan sebagai bentuk perlindungan agar warga negara tidak menjadi korban praktik ilegal maupun TPPO.
Penundaan bukan merupakan penolakan permanen, tetapi langkah preventif untuk memastikan kelengkapan persyaratan dan kejelasan tujuan perjalanan.
“Ada tahun 2026 juga dilakukan penundaan keberangkatan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Tanjung Balai Karimun yaitu ada 10 orang di bulan Januari dan 7 orang di bulan Februari 2026, Imigrasi melakukan penundaan keberangkatan penumpang ditempat pemeriksaan imigrasi,” ungkapnya.
“Setiap penumpang diharapkan memiliki tujuan perjalanan yang jelas serta dokumen yang lengkap dan sah,” tambahnya.
Imigrasi Karimun mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang menjanjikan proses cepat tanpa prosedur resmi.
Keberangkatan nonprosedural berisiko tinggi terhadap keselamatan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan pekerja.
“Pihak Imigrasi terus memperketat pengawasan serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar mengikuti mekanisme resmi demi keamanan dan perlindungan bersama,” tutupnya.
Penulis: Sunar
Editor: Nuel
