TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya untuk meningkatkan investasi asing dan domestik ke Kepri.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepri, Hasfarizal Handra mengatakan, pihaknya akan memberikan insentif kepada para investor yang ingin berusaha di Kepri.
“Pemberian insentif dan kemudahan investasi merupakan salah satu upaya menarik investor dalam negeri maupun investor asing untuk menanamkan
modalnya serta untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah,” katanya di Tanjungpinang.

Hasfarizal menjelaskan, pemberian insentif itu sudah memiliki kekuatan hukum sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang mulai berlaku 20 Agustus 2025.
Para investor pun diharapkan untuk memanfaatkan insentif dan kemudahan investasi itu dengan baik.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menekankan pentingnya investasi sebagai motor utama penggerak ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Melalui regulasi ini, Pemprov Kepri ingin memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha yang nyata bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Insentif yang kita tawarkan juga dirancang kompetitif namun tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin menuturkan, peningkatan investasi merupakan salah satu instrumen untuk mengurai pengangguran.
“Kami di DPRD Kepri sudah menyetujui Perda insentif investasi. Ini langkah awal meningkatkan investasi,” jelasnya.
Anggota DPRD Kepri dua periode itu pun berharap, seluruh stakeholder untuk giat menawarkan potensi investasi ke investor asing maupun domestik.
“Mari kita sama-sama tawarkan ke investor asing dan dalam negeri,” harapnya.
Diketahui, dalam Perda nomor 2 Tahun 2025 tersebut, bentuk insentif dan atau kemudahan yang diberikan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 diantaranya:
(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah.
b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah.
c. Pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah;
d. Bantuan fasilitasi untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro,Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah;
e. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah; dan/atau
f. Bunga pinjaman rendah atau subsidi bunga bagi Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan/atau Koperasi.
(2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
a. Penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
b. Penyediaan sarana dan prasarana;
c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. Pemberian bantuan teknis;
e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. Kemudahan investasi langsung konstruksi;
h. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah
i. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah.
j. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
k. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil.
l. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
m. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
(3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. ***
Editor: Nuel
