Sijori Today

Maraknya Galian C Ilegal di Riau, Siapa Yang Bertanggung Jawab?

Tim Gabungan temukan alat berat tidak bertuan pada galian C di Kabupaten Kampar. F:Sijoritoday.com/Superleni

PEKANBARU,SIJORITODAY.com — Maraknya aktivitas galian C ilegal di sejumlah wilayah di Riau memunculkan pertanyaan klasik. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam hal ini.

Masyarakat kerap menerima dan mendengar jawaban yang berbeda. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut kewenangannya sebatas perizinan dan pembinaan, demikian pula halnya DLHK. Sementara untuk penindakan pidana, kewenangannya berada di tangan Aparat Penegak Hukum (APH).

Secara regulasi, pembagian kewenangan itu memang diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana, yang proses penegakannya dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Di sisi lain, pengelolaan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral di daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks ini, pemerintah provinsi melalui ESDM memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, serta pemberian sanksi administratif terhadap pemegang izin.

Pertanyaannya kemudian: jika aktivitas ilegal tetap berlangsung terbuka dan berulang, di mana letak titik lemahnya?

Secara normatif, ESDM dapat memberikan teguran, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan administratif. Namun untuk tambang yang sama sekali tidak memiliki izin, proses pidana berada di ranah kepolisian.

Di sinilah ruang abu-abu sering diperdebatkan publik. Apabila aktivitas ilegal terpantau berlangsung lama tanpa penindakan, apakah persoalannya pada lemahnya pengawasan administratif? Ataukah pada lambatnya proses penegakan hukum?

Koordinasi beberapa pihak menjadi kunci penting. Tanpa sinergi antara ESDM, DLHK dan APH, pembagian kewenangan justru bisa berubah menjadi saling lempar tanggung jawab.

Di sisi lain, dampak galian C ilegal tidak hanya menyangkut penerimaan negara atau daerah, tetapi juga kerusakan lingkungan, potensi konflik sosial, hingga risiko keselamatan masyarakat, dan situasi inienuntut kejelasan.

Jika ESDM dan DLHK berperan sebagai Pemberi Izin, pembina dan pengawas, serta APH sebagai penindak pidana, maka publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme koordinasi berjalan dan sejauh mana evaluasi dilakukan ketika aktivitas ilegal terus muncul.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata soal kewenangan, melainkan soal akuntabilitas. Ketika regulasi sudah ada, publik menunggu satu hal: tindakan nyata.

Penulis: Superleni
Editor: Nuel

Exit mobile version