TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Anggota DPRD Kepulauan Riau dua periode, Wahyu Wahyudin berpesan agar kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jum’at tidak menurunkan kualitas pelayanan publik.
Ia meminta para ASN untuk tetap produktif meskipun bekerja di luar kantor.
“Kita tentu memahami ada tujuan baik dan pertimbangan matang di balik kebijakan tersebut. Namun di sisi lain, masyarakat juga memiliki harapan yang besar agar urusan birokrasi dan pelayanan publik tidak mengalami penundaan selama kebijakan ini berlangsung,” katanya, Sabtu (4/4/2026).
Ia juga meminta Pemprov Kepri menetapkan indikator kinerja yang jelas selama pemberlakuan WFH.
“Seperti target penyelesaian layanan harian, waktu respons terhadap pengaduan masyarakat, output kerja yang terukur. Dengan begitu, ASN tetap dinilai dari hasil kerja, bukan sekadar absensi,” ujarnya.
Pemprov Kepri juga harus melakukan evaluasi berkala dan transparansi.
“Kami akan meminta laporan rutin dari OPD terkait pelaksanaan WFH, data pengaduan masyarakat sebelum dan selama WFH, survei kepuasan publik
Kalau ada penurunan layanan, kebijakan bisa segera dikoreksi,” ujarnya.
Wahyu menambahkan, selama pemberlakuan WFH, Pemprov Kepri diminta memperkuat layanan publik secara digital.
“Penguatan sistem digital pemerintahan
WFH hanya efektif kalau didukung dengan sistem E-office atau surat menyurat digital, tanda tangan elektronik, aplikasi pelayanan publik elektronik,” tambahnya.
Penulis: Sunar
Editor: Nuel
