TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mengapresiasi Gubernur Ansar Ahmad yang terus mendorong pembangunan sektor perikanan.
Terbaru, 32 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Kepri dinyatakan lulus verifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
“Terima kasih pak Gubernur dan jajaran. Semoga ke depan, 100 lokasi yang diusulkan semuanya bisa lulus verifikasi,” ucapnya, Kamis (21/5/2026).
Wahyu menjelaskan, program Kampung Nelayan Merah Putih memiliki dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan.
Selain mampu meningkatkan pendapatan nelayan, program tersebut juga membuka peluang distribusi hasil tangkapan ke berbagai daerah.
“Selain meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir, Kampung Nelayan Merah Putih juga akan menyerap banyak tenaga kerja melalui pembangunan fasilitas pendukung di kawasan kampung nelayan,” jelasnya.
Sebelumnya, Ansar menyampaikan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono telah meminta Pemprov Kepri menyiapkan sedikitnya 100 calon Kampung Nelayan.
“Pak Menteri KKP RI meminta Kepri menyiapkan sedikitnya 100 calon Kampung Nelayan Merah Putih, karena beliau menilai program ini sangat potensial dikembangkan di wilayah kepulauan seperti Kepri,” katanya.
Ansar juga menegaskan, program Kampung Nelayan Merah Putih sangat relevan diterapkan di Kepri mengingat 98 persen wilayah Kepri merupakan lautan dan sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.
“Program ini sangat cocok untuk meningkatkan standar hidup nelayan di Kepri. Karena itu saya meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota benar-benar mendukung dan menuntaskan program ini,” tegas Ansar.
Ia juga meminta seluruh daerah memastikan kesiapan lokasi pembangunan, mulai dari legalitas lahan milik pemerintah daerah, akses jalan, ketersediaan air bersih hingga jaringan listrik agar proses pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat berjalan optimal pada tahun 2026 ini.
“Saya meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memastikan kesiapan pembangunan, mulai dari legalitas lahan milik pemda, akses jalan, ketersediaan air bersih hingga listrik agar pembangunan KNMP tahun 2026 dapat berjalan optimal,” pintanya.
Penulis: Evan
Editor: Nuel
