ANAMBAS,SIJORITODAY.com – Polsek Jemaja melaksanakan kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 di kawasan Kampung Telipuk, Desa Bukit Padi, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Sabtu (6/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program ketahanan pangan dan swasembada jagung nasional yang diinisiasi pemerintah bersama Polri guna memanfaatkan lahan produktif, memperkuat perekonomian masyarakat, serta mendorong terwujudnya kemandirian pangan di daerah.
Penanaman jagung dipimpin langsung Kapolsek Jemaja, Iptu Sutomo, dan dihadiri Camat Jemaja Timur, Danposal Jemaja, perwakilan UPT Pertanian Jemaja Timur, Kepala Desa Bukit Padi, personel Polsek Jemaja, kelompok tani, serta masyarakat setempat.
Kapolsek Jemaja, Iptu Sutomo mengatakan, pada tahun 2026 terdapat sekitar tiga hektare lahan yang direncanakan untuk ditanami jagung di wilayah hukum Polsek Jemaja. Namun, untuk tahap awal, penanaman dilakukan di lahan milik petani bernama Janak seluas sekitar 5.000 meter persegi atau setengah hektar.
“Ke depan kami akan menggandeng kelompok tani dan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) agar program ini dapat berjalan optimal. Harapannya, ada dukungan berupa bibit maupun pupuk untuk mendukung keberlanjutan penanaman,” kata Sutomo.
Ia menjelaskan, DP3 Kabupaten Kepulauan Anambas sebelumnya telah menyalurkan bantuan bibit jagung sebanyak satu karung dengan berat lima kilogram yang akan didistribusikan melalui Polres kepada seluruh Polsek sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada jagung.
Meski demikian, kata Sutomo, pelaksanaan program di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama kondisi geografis wilayah yang didominasi perbukitan.
“Beberapa lokasi masih terkendala ketersediaan air. Seperti di Batu Berapit, kebutuhan air untuk penyiraman tanaman menjadi salah satu persoalan yang harus dipertimbangkan sebelum penanaman dilakukan,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan melakukan evaluasi bersama pemerintah desa guna memastikan kelayakan lahan yang akan dijadikan lokasi penanaman.
Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan dilaporkan secara berjenjang kepada Kapolres, Polda hingga Mabes Polri.
Menurut Sutomo, peran Polri dalam program ketahanan pangan lebih menitikberatkan pada pendampingan kepada masyarakat maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjalankan usaha pertanian.
“Jika desa memiliki program ketahanan pangan melalui BUMDes ataupun kelompok tani, kami siap melakukan pendampingan. Karena dalam program ini tidak ada anggaran khusus dari Polri. Kehadiran kami untuk mendukung, mengawal, dan memastikan program berjalan dengan baik,” jelasnya.
Selain persoalan produksi, Sutomo juga menyoroti aspek pemasaran hasil panen yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi petani.
Ia mengungkapkan, harga jagung pipilan yang dibeli Bulog dengan kadar air 14 persen berkisar Rp6.400 per kilogram, sementara harga jual kepada peternak maupun pasar lokal dapat mencapai Rp10.000 per kilogram.
“Persoalan ini sudah kami laporkan kepada pimpinan. Saat ini sedang dikoordinasikan hingga tingkat Mabes Polri agar kelompok tani yang kami dampingi memiliki peluang menjual hasil panen langsung ke pasar atau peternak sehingga memperoleh harga yang lebih menguntungkan,” katanya.
Sutomo menilai potensi pengembangan jagung pipilan di Kabupaten Kepulauan Anambas cukup menjanjikan, khususnya di wilayah Jemaja yang memiliki tingkat kesuburan tanah relatif baik dibanding beberapa daerah lainnya.
“Di Kepulauan Riau, budidaya jagung pipilan masih sangat terbatas, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada. Petani lebih banyak menanam jagung manis karena nilai ekonominya lebih tinggi dengan harga jual berkisar Rp15 ribu hingga Rp25 ribu per kilogram,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh lahan yang digunakan dalam program tersebut merupakan milik kelompok tani. Sementara Polri berperan membantu penyediaan bibit dan pupuk apabila tersedia, serta memberikan pendampingan mulai dari pengolahan lahan, penanaman, penyiraman, pemupukan, pengendalian hama, hingga masa panen.
“Ketika panen nanti, kami juga akan mendampingi proses penjemuran. Jika petani ingin menjual hasil panennya ke Bulog, kami siap membantu menjembatani koordinasi sesuai mekanisme dan harga yang telah ditetapkan pemerintah,” tuturnya.
Di akhir kegiatan, Sutomo mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat, untuk memberi perhatian lebih terhadap aspek pemasaran hasil pertanian.
Menurutnya, banyak petani yang memiliki keinginan untuk meningkatkan produksi, namun masih khawatir terhadap kepastian pasar dan penyerapan hasil panen.
“Rata-rata petani ingin menanam lebih banyak. Tetapi yang menjadi kendala adalah pemasaran. Jika produksi meningkat sementara pasar terbatas, petani khawatir hasil panennya tidak terserap. Belum lagi persoalan distribusi antarwilayah yang masih terkendala transportasi,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas bersama seluruh pihak terkait dapat merumuskan solusi pemasaran hasil pertanian secara berkelanjutan.
“Dengan adanya kepastian pasar dan dukungan pemerintah, petani akan semakin bersemangat untuk bercocok tanam. Pada akhirnya, ketahanan pangan dapat terwujud dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” pungkasnya.
Penulis: Alex
Editor: Nuel
