BATAM,SIJORITODAY.com – Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin mendorong seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kepri memiliki rumah singgah di Kota Batam.
Keberadaan rumah singgah ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang memiliki keperluan di Batam, baik untuk urusan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, maupun pelatihan.
Menurut Wahyu, Kota Batam merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau yang menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah untuk berobat, mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), menjalani magang di perusahaan, hingga mencari peluang kerja. Namun, banyak warga yang terkendala biaya penginapan selama berada di Batam.
“Rumah singgah ini sangat dibutuhkan. Banyak masyarakat dari Natuna, Anambas, Lingga, Karimun, Bintan, maupun Tanjungpinang yang datang ke Batam untuk berobat, mengikuti pelatihan di BLK, magang, atau proses rekrutmen kerja. Kehadiran rumah singgah akan sangat membantu meringankan beban mereka,” katanya.
Ia mengusulkan agar pembangunan dan pengelolaan rumah singgah tidak sepenuhnya mengandalkan APBD, melainkan memanfaatkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) dari perusahaan swasta maupun BUMN yang beroperasi di Kepulauan Riau, khususnya di Batam.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha merupakan solusi yang efektif untuk menghadirkan fasilitas sosial yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Perusahaan memiliki program CSR yang dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan rumah singgah. Ini merupakan bentuk kepedulian dunia usaha terhadap masyarakat Kepri sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tuturnya.
Wahyu menjelaskan, rumah singgah tersebut dapat dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti kamar tidur, ruang istirahat, dapur umum, akses internet, ruang belajar, serta pendampingan administrasi bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain membantu masyarakat yang sedang berobat, rumah singgah juga dinilai akan memberikan manfaat besar bagi para pelajar dan lulusan SMK maupun perguruan tinggi yang mengikuti program magang di BLK, kawasan industri, maupun perusahaan di Kota Batam.
“Jangan sampai ada anak-anak Kepri yang gagal mengikuti pelatihan atau magang hanya karena terkendala biaya tempat tinggal. Rumah singgah harus menjadi jembatan agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh pekerjaan,” tegasnya.
Wahyu pun berharap, gagasan tersebut mendapat dukungan dari seluruh kepala daerah, kalangan industri, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat segera direalisasikan sebagai bentuk pelayanan nyata kepada masyarakat.
“Rumah singgah bukan sekadar tempat menginap, tetapi wujud kehadiran pemerintah dalam memastikan setiap masyarakat Kepri memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja,” imbuhnya.
Penulis: Evan
Editor: Nuel
