ANAMBAS,SIJORITODAY.com – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng berharap Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur dan konektivitas di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai salah satu daerah kepulauan terluar Indonesia.
Harapan tersebut disampaikan Aneng saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Inovatif Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas di Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Selasa (7/7/2026).
Dalam sambutannya, Aneng menyampaikan apresiasi kepada Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Jayadi, serta seluruh peserta FGD yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring.
”Melalui forum ini, kami berharap Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian PPN/Bappenas, dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih besar terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur serta konektivitas di Kabupaten Kepulauan Anambas,” ujar Aneng.
Menurutnya, Kepulauan Anambas memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan negara yang kaya akan potensi sumber daya kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari.
Potensi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di kawasan perbatasan.
Meski demikian, Aneng mengakui pembangunan di wilayah kepulauan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan konektivitas antarpulau dan minimnya infrastruktur dasar.
”Keterbatasan konektivitas antar pulau, penyediaan energi, transportasi, air bersih, telekomunikasi, serta akses terhadap pelayanan publik masih menjadi pekerjaan bersama yang memerlukan dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Aneng berharap berbagai aspirasi, data, dan kebutuhan prioritas yang dibahas dalam FGD tersebut dapat menjadi bagian dari proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional sehingga lebih banyak program strategis dapat direalisasikan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Ia menegaskan, pembangunan Anambas bukan hanya penting bagi masyarakat setempat, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat kawasan perbatasan, menjaga kedaulatan negara, serta mendukung pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia.
Karena itu, Aneng mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan yang konstruktif dan berbasis data.
”Masukan yang berkualitas akan memperkaya substansi FGD ini dan menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan Kabupaten Kepulauan Anambas,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap lahir rekomendasi kebijakan inovatif yang mampu mempercepat pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan di daerah perbatasan Indonesia.
Penulis: Alex
Editor: Nuel
