JAKARTA,SIJORITODAY.com – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Senin (20/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memperkuat sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta mempercepat pembangunan daerah, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan.
Tiga isu strategis menjadi fokus pembahasan, yakni penguatan tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas fiskal, serta optimalisasi percepatan pembangunan guna menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah kepulauan.
Dalam arahannya, Wamendagri menekankan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Pemerintah daerah juga didorong terus berinovasi dalam pengelolaan keuangan, mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD), serta menyusun perencanaan pembangunan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Selain itu, Bima Arya turut membagikan pengalamannya saat memimpin Kota Bogor selama dua periode. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam membangun birokrasi yang adaptif, memperkuat kepemimpinan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan ekosistem pembangunan yang kolaboratif.
Bupati Aneng menyampaikan apresiasi atas perhatian dan arahan yang diberikan Wamendagri kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
”Berbagai masukan yang kami terima menjadi bekal penting bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, serta mempercepat pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Anambas,” ujar Aneng.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri semakin kuat sehingga berbagai kebutuhan dan tantangan pembangunan di wilayah kepulauan dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat secara optimal.
Penulis: Alex
Editor: Nuel
