BINTAN,SIJORITODAY.com – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin meminta pemerintah untuk mengkaji ulang bahkan membatalkan rencana pembangunan Pelabuhan Rakyat Seigentong.
Permintaan tersebut disampaikan setelah menerima berbagai aspirasi dari masyarakat nelayan yang mengeluhkan potensi terganggunya wilayah tangkap ikan mereka apabila pelabuhan tersebut tetap dibangun.
Menurutnya, keberlangsungan mata pencaharian nelayan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan di wilayah pesisir.
“Jangan sampai pembangunan yang bertujuan meningkatkan konektivitas justru mengorbankan ruang hidup dan sumber penghasilan masyarakat nelayan. Aspirasi mereka harus didengar dan menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya, Rabu (29/7/2026).
Selain berdampak terhadap area penangkapan ikan, Wahyu juga menilai keberadaan Pelabuhan Segara yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Seigentong dapat dimaksimalkan terlebih dahulu.
Optimalisasi pelabuhan yang sudah ada dinilai lebih efektif dan efisien dibanding membangun pelabuhan baru yang berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang laut.
“Kalau masih ada pelabuhan yang dapat dioptimalkan, mengapa harus membangun pelabuhan baru yang berisiko mengganggu aktivitas nelayan? Pelabuhan Segara sebaiknya dimaksimalkan agar anggaran pemerintah lebih efisien dan manfaatnya lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Wahyu berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat, nelayan, dan seluruh pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan akhir.
Ia menegaskan bahwa pembangunan harus mengedepankan prinsip keberlanjutan, perlindungan terhadap nelayan, serta pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang menghadirkan manfaat tanpa menghilangkan hak masyarakat yang telah lama menggantungkan hidupnya di laut. Nelayan harus menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi pihak yang dirugikan,” tutupnya. ***/rls
Editor: Nuel
