TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com — Sang akademis sekaligus mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah), Rumzi Samin menyoroti pernyataan Wakil Bupati Natuna, Kepulauan Riau, Ngesti Yuni Suprapti yang mengusulkan Kabupaten Natuna sebagai sebuah provinsi. Rumzi menilai usulan Ngesti itu bukan hal yang tidak mungkin.
“Pemerintah Provinsi sudah ada naskah akademiknya untuk memekarkan Provinsi Kepulauan Riau menjadi dua Provinsi;
Povinsi Kepri dan Provinsi Pulau tujuh di tahun 2024 atau 2025, normalnya seharusnya dari sekarang digesa beberapa kabupaten baru,” kata Rumzi Samin, Senin (6/1) lalu.
Rumzi mengatakan, pembentukan Provinsi Khusus Natuna bukan hal yang tidak mungkin dapat dilakukan. Apalagi, pembentukan Provinsi Khusus Natuna sudah sepatutnya dipandang sebagai menjaga kedaulatan negara
“Sudah seharusnya pemerintah pusat membuat Natuna menjadi provinsi khusus seperti di Papua, yang pembentuknya tidak melihat jumlah penduduk dan jumlah kabupaten/kota lagi, karena ini untuk kepentingan pertahanan dan keamanan NKRI yang salah satu titik (red-konflik) nya disana,” ujar Rumzi
Rumzi juga tidak menampik pembentukan provinsi khusus Natuna akan memberikan dampak positif dan dampak negatif.
“Dampak positifnya masyarakat Kepri akan nyaman untuk melaut tidak dibayang-bayangi asing, dampak negatifnya otomatis penghasilan di bidang migas akan berkurang, makanya kita berharap agar Undang-undang Kepulauan segera disahkan,” tukasnya.
Rumzi juga meminta kepada Menteri kelautan dan perikanan saat ini untuk tetap melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal asing yang dilakukan menteri sebelumnya agar memberikan efek jera kepada nelayan asing.
Sementara, Wakil Bupati Natuna, Ngesti mengusulkan Natuna menjadi provinsi khusus. Status provinsi disebut bisa memperluas kewenangan dalam penanganan urusan laut termasuk menghadapi penerobos wilayah seperti kapal coast guard China.
“Kami mengusulkan juga untuk memperkuat wilayah status Natuna yang kabupaten menjadi provinsi. Karena bagaimana pun wilayah provinsi nantinya akan mempunyai kewenangan yang lebih tinggi dibanding kabupaten,” ujar Wabup Natuna, Ngesti, saat dihubungi.
Saat disinggung soal azas memanfaatkan situasi konflik Natuna, Ngesti menyangkal kalau itu tidaklah benar. Sebab, lanjut Ngesti, Pemkab Natuna sudah membuat kajian tentang pemekaran wilayah.
“Memang kami belum mengajukan secara tertulis tapi kami sampaikan sebagai wacana usulan melihat dengan kondisi dan situasi yang ada. Harapannya ya, semoga pemerintah pusat menyetujui pemekaran,” harap Ngesti. (Nuel)
Editor: Taufik
