TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com — Sang akademis sekaligus mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah), Rumzi Samin menyoroti pernyataan Wakil Bupati Natuna, Kepulauan Riau, Ngesti Yuni Suprapti yang mengusulkan Kabupaten Natuna sebagai sebuah provinsi. Rumzi menilai usulan Ngesti itu bukan hal yang tidak mungkin.

“Pemerintah Provinsi sudah ada naskah akademiknya untuk memekarkan Provinsi Kepulauan Riau menjadi dua Provinsi;
Povinsi Kepri dan Provinsi Pulau tujuh di tahun 2024 atau 2025, normalnya seharusnya dari sekarang digesa beberapa kabupaten baru,” kata Rumzi Samin, Senin (6/1) lalu.

Rumzi mengatakan, pembentukan Provinsi Khusus Natuna bukan hal yang tidak mungkin dapat dilakukan. Apalagi, pembentukan Provinsi Khusus Natuna sudah sepatutnya dipandang sebagai menjaga kedaulatan negara

“Sudah seharusnya pemerintah pusat membuat Natuna menjadi provinsi khusus seperti di Papua, yang pembentuknya tidak melihat jumlah penduduk dan jumlah kabupaten/kota lagi, karena ini untuk kepentingan pertahanan dan keamanan NKRI yang salah satu titik (red-konflik) nya disana,” ujar Rumzi

Rumzi juga tidak menampik pembentukan provinsi khusus Natuna akan memberikan dampak positif dan dampak negatif.

“Dampak positifnya masyarakat Kepri akan nyaman untuk melaut tidak dibayang-bayangi asing, dampak negatifnya otomatis penghasilan di bidang migas akan berkurang, makanya kita berharap agar Undang-undang Kepulauan segera disahkan,” tukasnya.

Rumzi juga meminta kepada Menteri kelautan dan perikanan saat ini untuk tetap melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal asing yang dilakukan menteri sebelumnya agar memberikan efek jera kepada nelayan asing.

Sementara, Wakil Bupati Natuna, Ngesti mengusulkan Natuna menjadi provinsi khusus. Status provinsi disebut bisa memperluas kewenangan dalam penanganan urusan laut termasuk menghadapi penerobos wilayah seperti kapal coast guard China.

“Kami mengusulkan juga untuk memperkuat wilayah status Natuna yang kabupaten menjadi provinsi. Karena bagaimana pun wilayah provinsi nantinya akan mempunyai kewenangan yang lebih tinggi dibanding kabupaten,” ujar Wabup Natuna, Ngesti, saat dihubungi.

Saat disinggung soal azas memanfaatkan situasi konflik Natuna, Ngesti menyangkal kalau itu tidaklah benar. Sebab, lanjut Ngesti, Pemkab Natuna sudah membuat kajian tentang pemekaran wilayah.

“Memang kami belum mengajukan secara tertulis tapi kami sampaikan sebagai wacana usulan melihat dengan kondisi dan situasi yang ada. Harapannya ya, semoga pemerintah pusat menyetujui pemekaran,” harap Ngesti. (Nuel)

Editor: Taufik

1 KOMENTAR

  1. #Assalamualaikum_Wrwb πŸ™#Subhanallah πŸ‘πŸ˜ŠπŸ™#ed_PerbedaanPerspektif_dan_Paradigmaβ˜οΈπŸ™„πŸ€”πŸ‘‰#Provinsi_Daerah_Otonomi_Khusus_Peripura β˜οΈπŸ‡²πŸ‡¨πŸ‡²πŸ‡¨πŸ‡²πŸ‡¨πŸ‘‰#Reunifikasi_Reintegrasi ex Territorial Kewedanaan Pulau Tujuh(((#Natuna_Anambas_Tambelan))) πŸ‘‰Dikiranya kita menggunakan perspektif Rezim Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pengertian Otonomi Umum.Padahal kita sedang memutar buat mengubah #paradigma_dan_perspektif,-cara-pandang yang cenderung pada suatu #otonomikhusus dengan #kewenangan_otoritas lebih besar harus diserahkan oleh pemerintahan nasional kepada pemerintahan #provinsi_otonomikhusus dengan penetapan Undang-undang tersendiri dan bersifat khusus pula. #Rezim_Yang_DiOtonomiKhususkanπŸ‘‰#10_ArtikelπŸ‘‰#DasaAsaOtonomiKhususπŸ‘‰#DiktumPeripura: #I.πŸ‘‰ #HubunganLuarNegeri(((skala terbatas ASEAN plus Tiongkok dan India))) ,-1.Hubungan Diplomasi Politik Luar Negeri. ,-2.Hubungan Perdagangan Luar Negeri. #II.πŸ‘‰#MajelisPermusyawaratanRakyat,-1.DewanPerwakilanRakyat. ,-2.DewanPerwalianNegeri. #III.πŸ‘‰#MajelisAdat,-1.DewanPerwalianAdat. ,-2.#Mahkamah_PengadilanAdat. #IV.πŸ‘‰#Territorial,-Seluruh Wilayah Daerah dengan Pengelolaannya secara penuh dan utuh: Darat, Laut dan Udara. #V.πŸ‘‰#Perizinan_InvestasiPenanamanModal,-1.PenanamanModalDalamNegeri(PMDN). ,-2.PenanamanModalAsing(PMA)secara penuh dan mutlak. #VI.πŸ‘‰#Fiskal_Pajak_Kepabeanan_dan_Cukai secara utuh dan mutlak. #VII.πŸ‘‰#Imigrasi_Kependudukan_NaturalisasiKewargaanNegeri(terselektif) #VIII.πŸ‘‰#PemiluKepalaDaerah_GubernurKhususDenganSistemDistrik_dan_JabatanPublik_dalam_StrukturKabinet(((Kepala Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Khusus))). #IX.πŸ‘‰#BadanOtoritasKhusus(((integrasi #pemerintahpusat_dan_provinsikhusus))),-πŸ‘‰Pelaksana Pembangunan Infrastruktur dalam masa:#tenor_30_tahun. #X.πŸ‘‰#Al_KaidahPeripura,-#SupraStruktur: Peraturan-peraturan yang menerjemahkan dan menafsirkan Undang-undang Otonomi Khusus sebagai pengganti #PeraturanPemerintah. Inilah kekhususan calon provinsi_kita yang sepenuhnya harus kita perjuangkan untuk kita capai sebagai #ImpianRakyatPulauTujuh(((#Natuna_Anambas_Tambelan))) #InsyaAllah Semoga Berkat Rahmat Allah SWT. Selalu Berlimpah Menyertai Kerja, Kerja, dan Kerja_Amal_Ibadah_Kita_Bersama dan Semoga Kita Berjalan dan Diperjalankan oleh dan atas Ayat-ayatullah_Sunatullah untuk meraih Kesuksesan dengan Kemenangan yang Gilang Gemilang dan Semoga pula Do’anya dan Daya_Upaya_Perjuangan_Kita_dan_Para_Sahabat Dikabulkan dengan Keridhaan Allah SWT. #AllahuAkbar ☝️☝️☝️ #Merdeka β˜οΈπŸ‡²πŸ‡¨πŸ‡²πŸ‡¨πŸ‡²πŸ‡¨πŸ‘‰#53K4L1_M3RD3K4 πŸ‘‰#T3T4P_M3RD3K4 β˜οΈπŸ‡²πŸ‡¨πŸ‡²πŸ‡¨πŸ‡²πŸ‡¨ #53K4L1_PR0V1N51KHU5U5πŸ‘‰#T3T4P_PR0V1N51KHU5U5β˜οΈπŸ‡²πŸ‡¨πŸ‡²πŸ‡¨πŸ‡²πŸ‡¨#Al_Fatihah *Amin Allahumma Ya Allah Ya Rabbil’alamin πŸ™πŸ™πŸ™#Taqabbalallahu_Minkum #Minna_wa_Minkum_Taqabbal_Ya_Karim #Wassalamualaikum_Wrwb πŸ™πŸ™πŸ™

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here