TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kepri tahun 2022 sebesar Rp 3,772 trilliun.
Dalam APBD itu Pemprov Kepri memproyeksikan pendapatan sebesar Rp 3,412 triliun dan belanja sebesar sebesar Rp 3,772 trilliun.
Selain itu, APBD ini juga disokong dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2021 sebesar Rp 180 milliar.
Proyeksi APBD ini lebih rendah dari tahun 2019 yang mencapai Rp 3,833 trilliun.
Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Dodi Hermawan menyebut, penurunan APBD ini disebabkan oleh rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pandemi Covid-19.
“Penurunan Pendapatan Asli Daerah di era pandemic Covid-19 saat ini di nilai wajar. Karena target pajak dan retribusi yang tidak tercapai, belum pulihnya ekonomi di sector real maupun sector investasi,” katanya, Rabu (27/10/2021).
Menurut Dodi, PAD Kepri masih bergantung pada transfer pusat, turunnya jumlah anggaran transfer pusat akan menyebabkan PAD juga turut terimbas.
Selain itu, rendahnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 juga menyebabkan penerimaan pajak tidak optimal.
Di tahun mendatang, Pemprov Kepri perlu membuat trobosan baru untuk meningkatkan penerimaan PAD khususnya dari sektor kemaritiman.
“Masih banyak sector yang belum tergarap dengan optimal tetapi memiliki potensi seperti di sector kemaritiman,” ujarnya.
“Sector kemaritiman yang menjadi misi gubenur ini perlu diimplementasikan oleh para OPD dengan kongkret. Penyegaran eselon dalam OPD sudah seyogya harus dapat bekerja lebih optimal,” lanjutnya.
Selain itu, Dodi juga menyoroti retribusi labuh jangkar yang batal dikelola oleh Pemprov Kepri. Menurutnya, persoalan labuh jangkar ini akibat regulasi yang tumpang tindih.
Ia pun meminta agar Pemprov Kepri bersama stakeholder terkait memperjuangkan retribusi labuh jangkar ini. Apalagi, retribusi ini sudah sering digaungkan Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
“Dukungan stakeholder mulai DPR, DPD , DPRD, KADIN, Akademisi, dan masyarakat secara bersama-sama. Diperlukan juga telaah kajian oleh para pakar akademisi yang expert di bidang tersebut dan diskusi nasional,” ucapnya.
“Hal ini menjadi tantangan bagi gubenur untuk meraih PAD labuh jangkar yang merupakan salah satu implementasi misi beliau,” terangnya.
Dodi menambahkan, dengan kondisi APBD yang menurun, Pemprov Kepri perlu melakukan efisiensi dan memotong belanja yang tidak perlu.
“Efisiensi dalam perbelajaan daerah perlu dilakukan. Belanja daerah yang tidak begitu signifikan meningkatkan PAD perlu di evaluasi seperti belanja pegawai yang tidak perlu,” tambahnya.
(Nuel)
