TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Lantai Pasar KUD yang roboh belum di perbaiki tahun ini. Hal ini di sebabkan keterbatasan anggaran dan belum di anggarkan di APBD Murni Kota Tanjungpinang 2022.
Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungpinang, Zulhidayat menuturkan, berdasarkan kajian teknis, di sarankan tidak di gunakan.
Menurutnya perbaikan menelan anggaran yang cukup besar. Berdasarkan perhitungan sederhana di perkirakan senilai Rp10-15 miliar rupiah.
“Anggaran perbaikan Pasar KUD itu cukup besar. Tidak bisa hanya lantai yang roboh itu, harus menyeluruh. Menurut analisa teknis karena pondasinya sudah turun. Di sebabkan bangunan yang sudah lama dan berada di atas laut,” ujarnya kepada Sijoritoday saat berbincang.
Ia pun menilai pembangunan Pasar KUD perlu bantuan APBD Pemprov ataupun pusat.
Persoalannya, bila mengajukan ke pusat atau provinsi perlu menyediakan syarat. Mendasar yaitu terkait lahan.
“Belum bisa di usulkan ke pusat pembangunan Pasar KUD karena lahan, bila ini sudah selesai tentu bisa kami usulkan juga bersama Pasar Baru I,” ucapnya.
Ia pun berharap, melalui kejadian ini, pemilik lahan mau di ajak berkolaborasi. Bila memungkinkan bisa memberi hibah lahan untuk pembangunannya.
Berbeda dengan Pasar Baru I, persoalan dasar mengenai lahan sudah selesai. Hanya saja usulan ke kementerian terkait masih masuk daftar tunggu.
“Sekitar Rp8 triliun program daftar tunggu ke kementerian PUPR, termasuk pembangunan pasar tersebut. Tentu kami hanya bisa berharap agar bisa segera di realisasikan,” ucapnya.
Komunikasi melalui Anggota DPR RI Dapil Kepri, Cen sudah dilakukan. Informasi saat ini masih terus di perjuangkan berdasarkan kebutuhan.
“Kita berharap bisa di kerjakan bertahap. Minimal di APBN Perubahan nanti bisa di akomodir. Pekerjaan bisa dilanjutkan kembali tahun 2023 mendatang,” tuturnya.
Bila tidak, maka di kerjakan secara menyeluruh pada 2023 mendatang.
Terkait persyaratan menurutnya sudah hampir rampung. Pihaknya hanya perlu merubah DED berdasarkan kebutuhan saat ini.
Besaran anggaran yang di butuhkan pembangunan Pasar Baru I, senilai R60 miliar. Bila memungkinkan di usulkan di tambah Pasar KUD senilai Rp15 miliar.
“Kami akan coba usulkan pembangunan pasar tersebut. Mudah-mudahan bisa terealisasi. Kendala-kendala bisa di selesaikan,” ucapnya.
Disinggung apakah memungkinkan mengunakan anggaran bencana, menurutnya belum ada pembahasan ke sana. Ia pun menilai belum pas, sebab pos anggaran itu di sediakan untuk musibah tertentu.
“Tentu ada anggaran bencana daerah, jika itu di gunakan kurang pas. Sebab perbaikannya perlu menyeluruh. Saat ini solusi tercepat melakukan relokasi. Kami menyarankan tidak di gunakan sebelum di perbaiki atau di bangun kembali,” ucapnya.
Terkait rencana relokasi pedagang yang lebih pas mengatur pihak pengelola yaitu PT TMB bersama OPD terkait. (prb)
Editor : Liza
