TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Pupus sudah harapan 10.000 Ketua RT/RW mengendarai motor dinas di era Kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad dan Wagub Marlin Agustina.
Dalam kunjungan kerja di Karimun, Ansar mengatakan bahwa realisasi motor dinas terkendala mobilisasi aset dan minimnya anggaran.
Hasil konsultasi, Kemendagri menilai akan sulit memantau mobilisasi ribuan motor dinas jika kebijakan itu direalisasikan.
Pengadaan motor juga terkendala dengan APBD Kepri yang tidak mampu membiayai pengadaan motor.
“Kita sudah berkonsultasi dengan Kemendagri memang berkaitan dengan sulitnya mobilisasi aset. Anggaran kita berat untuk ngurusin tujuh Kabupaten/Kota,” katanya, Kamis (10/3/2022).
Sebagai gantinya, Pemprov Kepri akan memberikan insentif tambahan untuk Ketua RT/RW.
“Maka sementara kita kasih dulu insentif tambahan untuk RT/RW,” ucapnya.
Sebelumnya, salah satu Ketua RT di Tanjungpinang menagih janji motor dinas kepada Ansar.
Ketua RT ini mengaku berharap agar motor dinas segera direalisasikan sebelum masa jabatan Ansar-Marlin berakhir.
Motor ini katanya berperan penting menunjang kinerja RT/RW untuk melayani dan mengurus dokumen administrasi masyarakat.
“Harusnya warga sendiri yang pergi. kami Ketua RT hanya memberi surat pengantar. Namun demikian alasan-alasan terkait memaksa kami juga harus membantu,” keluhnya.
Sebelumnya, saat Pilgub Kepri 2020, Ansar sempat menjanjikan motor dinas bagi Ketua RT/RW di dalam visi misinya.
Pengadaan motor dinas itu diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 200 miliar dan akan direalisasikan dalam waktu empat tahun.
Saat itu, Ansar menuturkan, postur APBD Kepri sangat memungkinkan untuk pengadaan motor dinas itu.
Apalagi, pengadaan motor ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap Ketua RT/RW yang menjadi ujung tombak pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Meningkatkan kapasitas RT/RW, akan memberikan sarana mobilisasi dalam bentuk roda dua. Dalam waktu empat tahun akan direalisasikan,” katanya, Rabu (30/9/2020).
(Nuel)
