TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dipastikan gagal menarik retribusi labuh jangkar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menuturkan, gagalnya penarikan retribusi labuh jangkar itu merupakan hasil kajian Pemerintah Pusat.
Pemerintah Pusat masih menetapkan labuh jangkar sebagai sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Hasil kajian-kajian beberapa Kementerian di pusat mereka tetap pada prinsipnya bahwa labuh jangkar masih menjadi sumber PNBP,” katanya, Kamis (17/3/2022).
Ansar mengungkapkan, Pemprov Kepri hanya diberikan kewenangan untuk mengelola bisnis di kawasan labuh jangkar seperti food storage, boarding, dan logistik.
Bisnis ini akan dikelola oleh BUMD Kepri dengan menggandeng pihak ketiga.
“Kita diberikan ruang untuk memanfaatkan semua bisnis yang ada di kawasan-kawasan labuh itu,” ungkapnya.
Bupati Bintan dua periode itu optimis, jika dikelola dengan baik, bisnis ini akan lebih menguntungkan daripada retribusi labuh jangkar.
“Saya kira kalau itu dikelola jauh lebih besar,” ujarnya.
Ansar pun mengaku tidak kecewa meskipun gagal menarik retribusi labuh jangkar. Bagi Ansar, Pemprov Kepri adalah bagian dari pusat.
Selain itu, Pemprov Kepri juga memiliki program yang dalam realisasinya akan dibantu oleh Pemerintah Pusat.
“Kita bagian integral dari Pemerintah Pusat, yang penting keinginan kita mereka penuhi,” tambahnya.
(Nuel)
