TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Al Muzzammil Yusuf memulai kunjungan ke luar pulau Jawa usai dilantik sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Kepulauan Riau (Kepri) pun menjadi Provinsi yang dipilih oleh Yusuf.
Kunjungan itu dalam merupakan kunjungan kerja sebagai anggota DPR RI sekaligus mengunjungi kader PKS dan pengurus DPW PKS baru periode 2025-2030.
“Alhamdulillah, pak Presiden memulai kunjungan kerja ke daerah dari Kepri. Ini tanda bahwa pak Presiden menaruh perhatian terhadap Kepri,” kata Anggota Fraksi PKS DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin.
Wahyu menjelaskan, selain mengunjungi pengurus DPW PKS dan para kader, Yusuf juga mencicipi produk-produk UMKM.
Menurutnya, Yusuf sangat menyukai olahan hasil produksi laut.
“Pak Presiden mencicipi camilan yang bahan bakunya ikan dari nelayan. Hasil produksi kelompok UMKM nelayan seperti luti gendang, kerupuk, keripik, bolu, dan lainnya,” jelasnya.
Sekretaris Komisi II itu berharap, Yusuf dapat menugaskan Anggota Fraksi PKS DPR RI untuk memperjuangkan pembangunan di Kepri.
“Kita tentunya berharap pak Presiden bisa memperjuangkan pembangunan Kepri di pusat,” harapnya.
Wahyu pun menitipkan RUU Daerah Kepulauan yang hingga kini tak kunjung disahkan.
Menurutnya, semua kekuatan ini harus menggunakan kekuatan politik dan gencar melakukan lobi-lobi agar RUU yang sudah masuk Prolegnas 2021 itu segera disahkan.
“Kepri harus menggesa pemerintah pusat melalui RUU Daerah kepulauan. Kalau bisa kompak lah seluruh DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan kabupaten/kota,” tuturnya.
RUU Daerah Kepulauan adalah mimpi masyarakat Kepri bersama 7 Provinsi lain, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.
Bagi Wahyu, otonomi daerah Kepri saat ini belum lengkap tanpa RUU Daerah Kepulauan. UU 23 Tahun 2014 belum berpihak kepada wilayah kepulauan.
RUU ini pun diyakini bisa menekan disparitas pembangunan di Kabupaten/Kota yang selama ini terjadi akibat minimnya anggaran.
Jika disahkan, RUU akan meningkatkan APBD Kepri melalui peningkatan jumlah transfer pusat ke daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkat pendelegasian kewenangan oleh pusat.
Selama ini, jumlah transfer masih dihitung berdasarkan pada jumlah penduduk, pemulihan tata kelola wilayah, dan luas wilayah (darat).
Kondisi ini sudah barang tentu tidak menguntungkan, hanya 4 persen wilayah Kepri yang berupa daratan dan bisa dihuni.
Untuk mengoptimalkan pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka diperlukan suatu kekhususan salah satunya dengan pengesahan RUU Kepulauan.
“Adanya RUU Daerah Kepulauan, Kepri lebih leluasa mengelola tata kelola laut, kita juga akan mendapat kekhususan keuangan dari pusat,” jelasnya.
Wahyu menuturkan, dengan RUU Daerah Kepulauan, Kepri akan mendapatkan Dana Khusus Kepulauan (DKK) paling sedikit 5 persen dari pagu dana transfer umum.
DKK digunakan untuk mendanai pengembangan sektor ekonomi kelautan, pembangunan sarana dan prasarana laut, darat dan udara.
Selain itu, akan ada pendidikan berbasis kepulauan, kesehatan berbasis kepulauan, pertanian berbasis kepulauan, dan perikanan darat.
Dari sisi retribusi, Kepri akan memperoleh tambahan penerimaan dari penerbitan izin usaha perikanan, izin perikanan tangkap kapal 30-60 GT, izin pengadaan kapal 30-60 GT, pendaftaran kapal 30-60 GT, izin usaha pemasaran dan pengolahan ikan lintas Kabupaten/Kota.
Kepri juga akan memperoleh kewenangan menerbitkan izin dan pengelolaan laut, pengelolaan penangkapan ikan, dan pengawasan sumber daya kelautan perikanan.
Lebih jauh, Pemprov Kepri akan dapat menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kepulauan selama 20 tahun.
“Dengan kekhususan ini, PAD kita akan meningkat berkali lipat,” ujar Wahyu.
Penulis: Sunar
Editor: Nuel
