TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menegaskan komitmen memperkuat integritas aparatur dan memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah menyusul hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ansar menegaskan bahwa Survei Penilaian Integritas mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
“Integritas adalah pondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hasil SPI harus menjadi cermin untuk introspeksi dan perbaikan diri bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri,” tegasnya.
Ansar juga memaparkan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan Pemprov Kepri untuk memperkuat pencegahan korupsi.
Langkah strategis itu seperti peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan, mendorong transparansi informasi publik, memperkuat kerja sama dengan KPK, BPKP, dan Ombudsman dalam pembangunan Zona Integritas, serta sosialisasi nilai-nilai integritas melalui pemasangan banner dan media informasi SPI di seluruh OPD.
Sementara itu, Plt. Deputi KPK RI, Agung Yudha Wibowo menekankan bahwa hasil SPI merupakan alat ukur persepsi publik dan internal ASN terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
“Warna hijau, kuning, atau merah dalam hasil SPI bukan sekadar simbol. Daerah dengan kategori merah akan menjadi fokus pembinaan dan pengawasan KPK. Harapannya, hasil ini dapat mendorong perubahan sistem dan perilaku aparatur,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan keterkaitan antara SPI dan Monitoring Center for Prevention (MCSP), dimana MCSP berperan memperbaiki sistem tata kelola, sementara SPI mengukur hasil intervensi tersebut.
Agung mengingatkan agar daerah mewaspadai praktik-praktik penyimpangan seperti pemecahan paket pengadaan langsung, serta menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.
Menanggapi hasil SPI Kepri tahun 2024 yang masih berada pada kategori merah (71,66), Ansar menyatakan bahwa hal tersebut menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi seluruh perangkat daerah.
“Kami akan menelusuri lebih dalam hasil survei ini, memperkuat komunikasi antara pimpinan dan staf OPD, serta memperbaiki sistem pengawasan agar ke depan hasil SPI dan indikator reformasi birokrasi bisa lebih baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ansar menyoroti bahwa hasil MCSP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau justru menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan nilai tinggi yang mencerminkan keberhasilan sistem pengendalian dan tata kelola pemerintahan daerah.
“Nilai MCSP kita tergolong tinggi dan membanggakan. Artinya, dari sisi sistem, tata kelola dan pencegahan korupsi sudah berjalan dengan baik. Namun hasil SPI yang masih rendah menunjukkan bahwa tantangan kita kini ada pada persepsi dan perilaku. Ini yang akan kita benahi bersama,” tambahnya.
Ansar juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi praktik pemecahan paket maupun proyek fiktif.
Ia juga mendorong penggunaan E-Katalog Lokal untuk memastikan transparansi dan efisiensi belanja pemerintah. ***
Editor: Nuel
