TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Ombudsman Kepulauan Riau masih menemukan praktik pungutan liar (Pungli) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Siadari mengatakan, salah satu temuan ada di SDN 012 Bengkong Batam. Menurutnya, orang tua siswa dimintai Rp200 ribu – Rp300 ribu jika ingin masuk sekolah tersebut.
Ombudsman bersama Cyber Pungli Polda Kepri pun meminta agar pelaku pungli mengembalikan uang haram yang sudah terkumpul Rp18 juta itu kepada orang tua siswa.
“Kemarin ada satu di SDN 12 Bengkong, memang udah diambil uang itu, ada Rp18 juta. ada (orang tua) yang bayar Rp300 ribu dan Rp200 ribu,” katanya, Senin (11/7/2022).
Baca Juga : Jangan Ada Titip-Menitip di Penerimaan Peserta Didik Baru
Lagat menuturkan, praktik pungli terjadi akibat cara pandang orang tua yang berlomba-lomba mendaftarkan anaknya ke sekolah favorit.
Ketidakseimbangan kuota dan jumlah pendaftar pun menjadi kesempatan bagi oknum untuk melakukan pungli.
Selain oknum pihak sekolah, Lagat tak menampik jika politikus, pejabat, dan dewan terlibat dalam praktik kotor ini.
“Politikus, pejabat, dewan terlibat juga, berengsek juga. Saya udah bilang kalian jangan main titip,” kesalnya.
Lagat juga mengaku kecewa dengan kinerja Komisi IV DPRD Kepri yang tidak mendukung program-program pemerataan sarana prasarana pendidikan.
Ia pun meminta Komisi IV mendorong Gubernur Ansar Ahmad melakukan pemerataan sarana prasarana pendidikan seperti penambahan Rombongan Belajar (Rombel).
“Ada nggak kalian (Komisi IV) mendukung agar sekolah tersebut menambah Rombel baru, nggak bisa dipegang (janjinya),” ketusnya.
Tak lupa, Lagat menantang Ansar untuk menambah porsi anggaran pendidikan yang saat ini masih 20 persen dari total APBD Kepri.
Ia menambahkan, anggaran 20 persen ini tidak cukup untuk mengatasi masalah sarana pendidikan karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja pegawai.
“20 persen biaya pendidikan Kepri masih kurang, masih banyak yang terserap ke belanja pegawai, belanja modal dan sarana prasarana masih kurang. Kalau Gubernur komitmen tambahkan yang 20 persen itu,” tambahnya.
Penulis: Nuel
Baca Juga : Sirajudin Nur Ingatkan Jangan Ada Pungli PPDB 2022
