TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Anggota Komisi IV DPRD Kepulauan Riau, Sirajudin Nur mengimbau masyarakat untuk menghindari pungli selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022.
Sirajudin mengatakan, biasanya, momen PPDB dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mencari keuntungan. Apalagi, masih banyak orang tua yang ingin anaknya masuk sekolah favorit.
“Saya imbau kepada masyarakat jangan mau pungli, hindarilah bujuk rayu dari pelaku pungli, karena konsekuensi hukumnya,” katanya saat menjadi narasumber di RRI Pro 1 Batam, Kamis (16/6/2022).
Sirajudin menegaskan, label sekolah favorit sudah tidak berlaku lagi di masa saat ini. Orang tua disarankan mendaftarkan anaknya di sekolah terdekat sesuai zonasi.
Bersekolah di sekolah yang jauh dari rumah hanya akan menambah beban keuangan keluarga seperti uang transportasi, dan uang sekolah.
Politisi PKB itu pun mendorong agar sekolah memprioritaskan kuota zonasi bagi warga kurang mampu.
Para orang tua diminta tidak khawatir karena jumlah daya tampung sekolah (swasta dan negeri) melebihi jumlah calon siswa.
“Saya tidak bisa bayangkan ada masyarakat miskin kita yang tidak diterima di zonasi nya, kemudian harus sekolah di luar atau swasta tapi tidak punya uang transportasi, SPP, dan uang pembangunan,” ujarnya.
Sirajudin mengakui, karut-marut PPDB ini buah pahit dari kebijakan pembangunan pendidikan di masa lalu yang keliru.
Kebijakan belum brasas pada keadilan anggaran. Anggaran hanya diberikan kepada sekolah yang memiliki hubungan historis dengan penguasa.
“Ini hasil perbuatan kita di masa lalu saat kita tidak memikirkan pemerataan pendidikan secara menyeluruh, jadi tidak ada lagi sekolah yang mendapatkan perlakuan istimewa,” ucapnya.
Sirajudin menerangkan, ia bersama Komisi IV telah meminta Dinas Pendidikan Kepri melaporkan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah paling lambat pada Desember 2022.
Laporan ini akan digunakan untuk merumuskan kebijakan baru agar penyakit menahun PPDB tidak kembali terulang.
Sirajudin menambahkan, ia berkomitmen untuk mengawal distribusi anggaran secara merata khususnya bagi sekolah baru.
Ia juga mendorong Dinas Pendidikan Kepri merotasi guru-guru berprestasi dan melakukan evaluasi mutu secara berkala.
“Saya memastikan terus menjaga sekolah-sekolah yang saat ini berkembang, kita berikan anggaran yang memadai, jumlah guru yang cukup, dan evaluasi mutu yang melekat,” tambahnya. (*)
Editor: Nuel
