TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Wakil Wali Kota Tanjungpinang Syahrul mengatakan, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tanjungpinang dilanjutkan atau tidak itu tergantung di DPRD Kota Tanjungpinang.

“Pandangan fraksi sudah kita jawab. Kalau mereka (Dewan) dapat mencernah jawaban itu dengan konsekuensinya yang harus dihadapi jika tidak memiliki Perda RDTR,” kata Syahrul usai Rapat Paripurna terbuka dengan agenda penyampaian Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi terhadap Ranperda RTDR Kota Tanjungpinang, Senin (6/11) di Aula DPRD Kota Tanjungpinang.

Ia menjelaskan bahwa dalam Undang-undang mengatur RTRW akan turunan dari RDTR selama tiga tahun setelah di Perdakan.

“2014 kemarin Perda RTRW sudah disahkan, jadi tahun 2017 harus terwujud RDTR namun masih menunggu pembahasan selanjutnya yang artinya tergantung Dewan,” jelasnya.

Menurutnya, Perda RDTR ini wajib karena selama ini Pemko tidak memiliki RDTR dan Ini sesuatu keberatan yang luar biasa jika di masa jabatan Lis-Syahrul tidak lahir RDTR.

“RDTR dengan RTRW mempunyai perbedaan yang signifikan. Oleh sebab itu pemahaman Undang-undang dibaca semua yang sudah kita masukkan dan kemudian fraksi-fraksi membolak-balik kembali sehingga benar-benar paham dan nanti kita lihat reaksinya, karna kita sudah serahkan dokumen dan mereka bahas kemudian pandangan fraksi kita jawab. Jadi bagaimana nanti, ya tergantung di Dewan,” ucapnya lagi.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Suparno didampingi Wakil Ketua I DPRD, Ade Angga dan juga Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, Ahmad Dani.

Setelah Syahrul menyampaikan jawaban Wali Kota terhadap pandangan-pandangan fraksi tersebut, salah satu anggota DPRD, Hot Asi Silitonga mengajukan pertanyaan kepada Pimpinan Rapat.

“Pada rapat paripurna sebelumnya sama-sama kita ketahui bahwa 3 fraksi menolak, 2 fraksi menerima, 1 abstain dan 1 lagi tidak hadir. Jadi saya rasa disini sudah ada kesepakatan kita bagaimana fraksi menyikapi RDTR. Jadi mohon bagi kita agar profesionalisme melihat dan menjawab RDTR ini,” ucap Hot Asi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Suparno mengatakan, mungkin dirinya bisa menjawab tetapi rasanya forum ini tidak untuk saling jawab-menjawab. Sejatinya dibahas di Badan Musawarah (Banmus) saja.

Setelah itu, semua anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang hadir langsung mengadakan rapat Banmus tertutup dalam hal untuk membahas permasalahan tersebut. (Am/ak)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here