BATAM,SIJORITODAY.com – Anggota DPRD Kepri, Sirajudin Nur meminta agar pemekaran Kabupaten Natuna-Anambas menjadi Provinsi baru melalui proses kajian mendalam.
Pemerintah harus melibatkan lembaga ahli untuk melihat capaian pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Natuna-Anambas.
Capaian pembangunan dapat diukur melalui sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Natuna-Anambas.
“Ini perlu ditelaah dan di kaji secara komprehensif oleh lembaga-lembaga ahli,” katanya, Jum’at (13/5/2022).
Lembaga ahli nantinya akan mempublikasikan hasil kajian dan menyimpulkan apakah target RPJMD sudah tercapai, sulit tercapai, atau mustahil tercapai.
Melalui hasil kajian itu, ahli akan menerbitkan rekomendasi apakah pemekaran menjadi solusi atau cukup dengan menyusun ulang target-target pengembangan daerah.
“Apapun kebijakannya, haruslah di identifikasi pola pengembangan yang tepat dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan kendalanya. Semua faktor internal dan eksternal mesti di kaji terlebih dahulu,” ucapnya.
Kendati demikian, politisi PKB ini menjelaskan, jika rentang kendali yang jauh dan rendahnya distribusi APBD Kepri menjadi kendala pembangunan Natuna-Anambas, maka pemekaran bisa menjadi solusi yang terbaik.
“Jika kendalanya salah satunya adalah rentang kendali, atau rendahnya distribusi anggaran pembangunan daerah ke Natuna-Anambas dari APBD Kepri. Maka pemekaran adalah pilihan terbaik,” tuturnya.
Anggota Komisi IV ini menambahkan, apapun keputusannya, Natuna-Anambas harus dikembangkan berdasarkan potensi daerah.
Natuna-Anambas memiliki sumber daya alam dan potensi aneka destinasi wisata yang melimpah.
“Keunggulan Natuna-Anambas terletak pada kekayaan sumber daya alamnya, baik bawah laut dan topografi wilayah yang terdiri dari pulau-pulau indah,” tambahnya.
Penulis: Bora
Editor: Nuel
