KARIMUN,SIJORITODAY.com – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mendesak Pemprov Kepri menggenjot penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026.
Wahyu mengatakan, saat ini, APBD Kepri terseok-seok untuk membiayai pembangunan imbas efisiensi dan bertambahnya belanja pegawai lewat PPPK.
Ia pun meminta Pemprov Kepri fokus membenahi sarana prasarana yang mampu menunjang penerimaan PAD.
Menurutnya, penambahan PAD ini sudah urgen untuk mendukung realisasi pendapatan pada APBD 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp3,6 triliun.
“Beban belanja pegawai udah melebihi ambang batas 30 persen. Saat ini, kita harus mencari solusi dengan kreatif menambah sumber PAD,” katanya, Senin (16/6/2025) pagi.
Anggota DPRD Kepri dua periode itu menjelaskan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil harus melakukan intensifikasi PAD.
“Dapat dilakukan dengan berbagai promosi, misalnya diskon pemutihan dan denda keterlambatan pajak,” jelasnya.
Selain itu, OPD penghasil juga harus melakukan ekstensifikasi dengan mencari sumber-sumber PAD baru.
Ia mengusulkan agar Pemprov Kepri mengoptimalkan kinerja laboratorium yang kini dimiliki sejumlah OPD.
“Bangun UPTD khusus laboratorium, ini bisa menjadi sumber PAD baru,” ujarnya.
Selain itu, Wahyu juga mendorong Pemprov Kepri menyewakan aset yang tidak terpakai kepada para investor.
“Semua aset jangan dibiarkan tidur, harus bermanfaat untuk penerimaan daerah untuk membiayai program peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Tak lupa, Wahyu juga mengingatkan seluruh BUMD untuk mengejar target pendapatan dan devisa yang sudah disepakati.
“BUMD ini harus kejar target devisa, harus kreatif menjalankan usaha,” imbuhnya.
Penulis: Sunar
Editor: Nuel
