
BATAM,SIJORITODAY.com – Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi di Kota Batam belakangan ini.
Wahyu mengatakan, kenaikan harga beras tersebut terjadi akibat kondisi Batam yang sangat bergantung dengan beras impor.
“Ini memang terjadi peningkatan. Batam masih sangat tergantung dengan impor, terutama untuk kebutuhan beras. Sebagian besar pasokan memang berasal dari impor,” katanya.
Ia menjelaskan, selama ini pasokan beras di Batam umumnya masuk melalui mekanisme impor yang sebagian besar dikelola oleh Bulog.
Namun, di lapangan muncul informasi adanya pasokan beras di luar Bulog yang turut beredar di pasar.
“Beberapa waktu lalu Bulog sudah melakukan sidak. Tapi kami juga dapat informasi bahwa ada beras di luar Bulog. Ini yang ingin kami tanyakan langsung, bagaimana mekanismenya dan dari mana asalnya,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan impor beras di Batam memiliki kekhususan karena kewenangan perizinannya berada langsung di tangan Badan Pengusahaan (BP) Batam, bukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Hal ini membuat pengawasan dan koordinasi menjadi tantangan tersendiri.
“Perizinan impor itu kewenangannya BP Batam. Makanya agak aneh juga kalau harga beras di Batam mahal. Jumlah penduduk Batam kan jelas, kebutuhan per bulan berapa ton juga bisa dihitung,” ujarnya.
Ia menambahkan, Bulog sejauh ini menyatakan stok beras dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun fakta di lapangan justru berbeda, harga tetap mengalami kenaikan.
“Kalau Bulog bilang stok cukup, seharusnya harga tidak naik. Berarti ada sesuatu yang perlu ditelusuri. Ada ‘something’ di situ. Ini yang akan kami dalami,” tuturnya.
Komisi II DPRD Kepri pun mendorong Bulog agar lebih kooperatif dan bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas harga.
Upaya seperti operasi pasar dinilai positif, namun harus dibarengi dengan transparansi distribusi.
“Kami minta semua stakeholder bekerja sama dengan baik agar tidak terjadi kenaikan harga, apalagi sebentar lagi masuk Ramadan dan Lebaran. Persiapan harus dilakukan dari sekarang,” tambahnya.
Selain persoalan impor, Wahyu juga menyoroti masalah distribusi pangan di wilayah Kepri, khususnya di Pulau Bintan.
Menurutnya, ketergantungan Bintan terhadap Batam menjadi salah satu penyebab kerentanan pasokan sembako.
Penulis: Rls/Sunar
Editor: Nuel






































