Oleh: Naim Furqan Adhina Putra, Ketua Umum Senat Mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
Rencana pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menuai perdebatan di tengah masyarakat.
Proyek yang digadang-gadang sebagai simbol identitas sejarah bahasa Melayu guna utuk mengikat daya Tarik wisatawan tersebut dinilai belum menjadi prioritas mendesak dibandingkan pemenuhan hak dasar warga.
Kritik tajam muncul dari berbagai lapisan masyarakat dan pengamat kebijakan publik yang mempertanyakan transparansi anggaran serta urgensi pembangunan monumen fisik di tengah keterbatasan infrastruktur pulau.
Proyek yang disebut bernilai miliaran rupiah itu dianggap muncul secara tiba-tiba tanpa sosialisasi yang menyentuh masyarakat secara luas.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan dana publik jika pengawasan tidak dilakukan secara transparan.
Selain soal transparansi, masyarakat juga menyoroti prioritas pembangunan di Pulau Penyengat. Sejumlah warga menilai pemerintah seharusnya lebih dahulu memfokuskan anggaran pada kebutuhan dasar yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Beberapa persoalan yang sering disampaikan warga antara lain terkait akses air bersih, stabilitas listrik, hingga peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Menurut warga, kebutuhan tersebut dinilai lebih mendesak dibandingkan pembangunan monumen baru.
Di bidang pendidikan dan ekonomi, masyarakat juga berharap pemerintah lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia, seperti pemberian beasiswa bagi pelajar serta dukungan modal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) di Pulau Penyengat.
Selain skala prioritas, proyek bernilai miliaran rupiah ini juga disorot karena kurangnya keterbukaan informasi. Masyarakat merasa tidak dilibatkan secara mendalam dalam fase perencanaan.
Hal ini memunculkan kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan dana publik dalam proyek yang dianggap muncul secara tiba-tiba tanpa sosialisasi yang memadai.
Pengamat kebijakan juga mengingatkan risiko proyek ini menjadi “gajah putih” atau bangunan yang terbengkalai seperti gedung gong gong “Pemerintah seringkali semangat dalam membangun secara fisik, namun lemah dalam penganggaran pemeliharaan. Tanpa aktivasi kegiatan literasi atau budaya yang jelas, tugu ini berisiko rusak dimakan cuaca laut tanpa memberikan manfaat ekonomi bagi warga,” tulis laporan tersebut.
Di sisi lain, pemerintah memandang pembangunan Tugu Bahasa sebagai bagian dari upaya menjaga warisan sejarah Melayu yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia.
Selain itu, proyek tersebut juga dinilai berpotensi meningkatkan kunjungan wisata ke Pulau Penyengat.dengan meningkatnya sektor pariwisata, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Namun, desakan agar pemerintah melakukan audit transparansi dan meninjau kembali skala prioritas terus menguat.
Pemerintah diminta membuktikan bahwa ambisi membangun simbol budaya tidak mengesampingkan kewajiban memenuhi infrastruktur dasar yang menjadi hak warga lokal.
Hingga saat ini, tuntutan agar anggaran dialihkan untuk pemberdayaan masyarakat dan perbaikan fasilitas publik terus menjadi aspirasi utama yang diharapkan dapat diakomodasi dalam kebijakan daerah ke depan. ***
