Haripinto Anggota DPD RI Kepri Saat Sidang Paripurna di Senayan, Jakarta (28/01/2016 dok/ST)

BATAM, SIJORI TODAY, com – – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Kepulauan Riau, Haripinto meminta pemerintah pusat menyetujui  pelabuhan transhipment Tanjung Sauh, Batam. Pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo baru baru ini telah menetapkan sejumlah proyek strategis diantaranya kereta cepat Jakarta-Bandung seperti yang tertuang dalam Perpres nomor 3 tahun 2016.

“Saya sudah sampaikan pada paripurna DPD RI tadi, agar pelabuhan transhipment masuk proyeks strategis nasional,” Kata Haripinto melalui sambungan telepon seluler. Jumat(28/01/2016)

Ia mengatakan,  jika kereta cepat tidak dibiayai APBN, hal yang sama juga bisa dilakukan untuk Tanjung Sauh. Yang di untuk Tanjung Sauh, persetujuan menjadi proyek strategis, sehingga lebih cepat masuk dalam kawasan FTZ.

“Kita butuh pelabuhan transhipment dan kontainer lebih besar untuk bisa mengimbangi Malaysia dan Singapura. Itu untuk mendukung FTZ Batam,” Ujarnya.

Diingatkan, pelabuhan transhipment dibutuhkan, untuk menjadi pelabuhan kapal-kapal besar. Sehingga arus bongkar muat di Batam dalam mendukung Industri Indonesia wilayah barat, lebih memadai.

“Saya menyampaikan hal itu diparipurna tadi, sebagai perwakilan Kepri, karena kita diberikan hak untuk menyampaikan itu. Pemerintah menjadikan itu catatan. Kita harapkan ada respon pemerintah pusat,” Terangnya.

Diakui Haripinto, mereka meminta terkait pelabuhan transhipment bisa digesa pemerintah pusat. Dalam hal ini, selain masuk rencana strategis pemerintah, untuk memberikan kepastian kepada calon investor yang siap mengelola.

“Makanya kita meminta digesa pemerintah. Itu juga akan mendukung industri Batam,” Kata Dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Mustofa Widjaja mengungkapkan persoalan pelabuhan Tanjung Sauh yang tidak kunjung disetujui pemerintah pusat. Dimana, rencana pelabuhan peti kemas itu, untuk menarik aktivitas bongkar muat dari kapal kontainer yang melintasi selat Malaka.

“Terkait Tanjung Sauh, lagi dalam pengusulan. Diusulkan  perluasan area pelabuhan bebas Batam,” kata Mustofa Widjaja, dihadapan pengusaha Batam, saat menjelaskan wacana pembubaran BP Batam.

Diperkirakan, jika status lahan Tanjung Sauh ditetapkan kawasan pelabuhan bebas, maka rencana pembangunan pelabuhan akan lebih mudah. Dimana, beberapa investor, termaksud dari Tiongkok dan Perancis, sudah menyatakan minatnya.

“PP (peraturan pemerintah) lagi di bahas, karena harus PP. Jadi, kita menunggu, status Tanjung Sauh sebagai pelabuhan bebas,” bebernya.

Dijelaskan, Batam membutuhkan lokasi yang strategis untuk pelabuhan peti kemas. Saat ini, pelabuhan bongkar muat sudah ada di Batuampar. Namun belum mampu menandingi Singapura. Selain itu, di Kabil, ada pelabuhan bongkar muat dan logistik, seperti pipa, alat barang kecil dan lain.

“Kita ingin pelabuhan lebih baik. Tanjung Sauh sangat potensial,” harapnya.

BP berharap, pelabuahan peti kemas di Batam, ditetapkan sebagai Internasional Hub Port. Menurut Direktur Promosi dan Humas BP Batam Purnomo Andiantono, potensi Batam sebagai Internasional Hub Port, sangat besar. Dimana, Batam memiliki pelabuhan Batuampar berkapasitas 600ribu TEUs. Selain itu, BP Batam masih memperjuangkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Sauh senilai Rp 7 triliun.

Posisi Selat Malaka, sangat strategis untuk menjadikan Batam sebagai pelabuhan kontainer internasional. Jika terealisasi, kargo di Tanjung Sauh, bisa mencapai 8 juta TEUs per tahun. Sementara pergerakan barang di selat Malaka, masih dikuasai Singapura, dengan besaran 60 juta TEUs per tahun. Malaysia mendapat sekitar 8 Juta TEUs. Sementara Batam hanya menikmati 200ribu TEUs per tahun.

Penulis : pet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here