Mogok Kerja Di Kawasan Industri Batam. Foto : red

BATAM , SIJORI TODAY, com – – Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho meminta dalam satu bulan kedepan gubernur Kepulauan Riau, HM Sani dapat menyelesaikan peraturan daerah yang mengatur lokasi berunjuk rasa. Lokasi bagi warga masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa, hendaknya jauh dari kawasan industri dan tidak mengunakan ruas jalan Engku Putri di kawasan perkantoran Batam Center.

Demikian disampaikan Udin P Sihaloho anggota legislatif dari partai PDI Perjuangan, pada Jumat (19/2) di Batam. Menurutnya  dengan instruksi Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan pada saat kunjungan Kamis lalu (18/2), maka pemerintah daerah lebih leluasa menentukan kebijakan soal lokasi unjuk rasa di daerah masing-masing.

“Sudah sejak lama kami sampaikan, perlu pengaturan lokasi demo, tapi ada pihak-pihak yang marah dan malah membully saya. Dengan intruksi itu, maka jelas dari pusat,” ungkap Udin.

Menurutnya, area khusus demo dimaksudkan agar aktivitas demo tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Namun buruh atau masyarakat tetap bisa menyampaikan aspirasinya. Gelanggang Olahraga Temenggung Abdul Jamal dapat dijadikan sebagai lokasi untuk berunjuk rasa.

“Disana bisa dibuat area khusus demo, termasuk lapangan parkir Tumenggung. Dekat itu juga ada lahan yang bisa digunakan. Jadi dari Mukakuning, Tanjunguncang dan Batam Centre, bisa langsung kesana. Jadi tidak ganggu area industri dan pemerintahan,” sambungnya.

Ditanya terkait dengan sasaran demo yang banyak ke pemerintahan, menurut Udin, pihak yang didemo, wajib datang menemui pendemo.

“Syaratnya, pejabat di Batam harus siap mendatangi pendemo. Jadi butuh komitmen semua pihak,” Kata Dia.

Jalan utama Engku Putri di Kawasan Batam  Center sebaiknya tidak lagi dijadikan sebagai lokasi aksi unjuk rasa. Dikawasan tersebut selain terdapat kantor pemerintahan Kota Batam, Dewan Perwakilan rakyat Daerah, juga terdapat sejumlah kantor pelayanan masyarakat seperti Kantor Imigrasi, PLN, Bank Indonesia, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri serta sejumlah kantor perusahaan swasta lainnya.

Aksi unjuk rasa yang selama ini dilakukan di jalan utama Engku Putri, telah berdampak terhadap terganggunya pelayan pada masyarakat.

Sebelumnya, Gubernur Kepri, HM Sani berjanji akan menyelesaikan rancangan peraturan gubernur, terkait aturan lokasi berunjuk rasa agar aksi demonstrasi di Batam, lebih teratur dan tertib. Pergub akan mengatur lokasi aksi berunjuk rasa yang diperbolehkan di masing-masing daerah.

Pengaturan tentang lokasi berujuk rasa diperlukan untuk menjaga iklim investasi di Batam menjadi lebih baik dan kondusif. Sehingga aksi aksi unjuk rasa, tidak mengganggu produktivitas perusahaan. Aksi unjuk rasa merupakan hak semua orang. Tapi harus dilakukan dengan tertib.

Data dari pihak Kepolisian  sepanjang tahun 2014 hingga 2015, terjadi aksi unjuk rasa sebanyak 124 kali dan mogok kerja  262 kali, paling banyak digelar Serikat Pekerja Metal Indonesia.

Penulis : pet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here